Home / Pemerintahan / Pertemuan Perate untuk Luruskan Ketimpangan

Pertemuan Perate untuk Luruskan Ketimpangan

SUMBAWA BESAR, SR (13/10/2019)

Sebanyak 6 partai politik dan 8 Fraksi di DPRD Sumbawa menggelar pertemuan di Kebun Perate Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, Minggu (13/10). Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 3 jam ini, mulai dari komposisi alat-alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sumbawa, persiapan menjelang Pilkada Sumbawa 2020, hingga kinerja pemerintahan Husni-Mo. Namun muncul kekhawatiran bahwa pertemuan ini disetting untuk merongrong pemerintahan saat ini sebagaimana tagline yang tercetus sebelumnya “Ganti Husni 2020”.

Dewan Penasehat Partai Golkar Sumbawa, Dr. Drs. A. Rahman Alamudy SH., M.Si membantah kekhawatiran tersebut. Pertemuan partai politik yang tergabung dalam Poros Pembaharuan di Kebun Perate ini pada hakekatnya untuk memberikan warna pada roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Pihaknya ingin membantu agar semua itu berjalan lurus. “Kita bersepakat ingin membuat Kabupaten Sumbawa jauh lebih bagus, tidak ada maksud-maksud tersembunyi untuk membentuk kekuatan kemudian ingin melawan dan lain sebagainya. Kami ingin memberikan sumbangsih yang besar bagi kehidupan Tau dan Tana Samawa yang kita cintai ini bagaimana supaya seluruh program pembangunan termasuk APBD betul-betul berjalan sesuai harapan masyarakat. Jangan sampai ada ketimpangan-ketimpangan. Kalau tadinya ada ketimpangan, ya kita luruskan,” jelasnya.

Artinya apa yang dilakukan Poros Perubahan ini sama dengan membantu pemerintah agar berjalan on the track, maupun mewujudkan harapan masyarakat untuk bisa merasakan seluruh kue pembangunan. “Jadi mengapa teman-teman tertarik bergabung dalam Poros ini, karena kita memiliki semangat yang sama untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi apalagi partai politik. Kita ingin membangun kebersamaan di DPRD sehingga marwah lembaga itu betul-betul terjaga dan terpelihara,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPC Nasdem Sumbawa, H Asaat Abdullah ST. Menurutnya, pertemuan itu bukan bertujuan untuk menggulingkan atau mengganggu pemerintahan yang sah, melainkan benar-benar untuk kepentingan rakyat dan daerah. Poros Pembaharuan ingin membuat bagaimana DPRD belajar dari pengalaman 4 tahun belakangan ini. Banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan eksekutif namun DPRD terkesan diam dan melakukan pembiaran. Ia mencontohkan dana aspirasi Rp 33,6 Milyar yang diduga raib, pembangunan RSUD dilokasi relokasi dan pembangunan Pasar Seketeng yang diduga melanggar UU maupun Perda. “Tidak ada niat kami menggulingkan pemerintah, malah sebaliknya kami sangat mendukungnya, dengan cara memperbaiki dan meluruskan yang bengkok,” timpal Rusli Manawari, Ketua DPC PPP Sumbawa.

Sementara Sekretaris DPC Hanura Sumbawa, M. Yamin SE., M.Si mengatakan pertemuan di Kebun Perate itu sebenarnya untuk menjalankan amanah Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc saat memberikan arahan pada acara orientasi anggota DPRD Sumbawa di Hotel Lombok Raya beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, Bupati meminta DPRD harus kuat dan mampu menjadi penyeimbang terutama dalam mengawal pelaksanaan program-program pembangunan. “Kami berkumpul di sini untuk melaksanakan amanah bupati,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Wabup Fud Sebut 9 Dinas di KSB Rugikan Daerah

SUMBAWA BARAT, SR (13/11/2019) Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST mengaku telah menerima laporan ...

One comment

  1. Cara berpolitik kita kadang sangat naif; sibuk dengan gonta-ganti kekuasaan. Terbukti selama ini di Sumbawa, pemimpin kita walaupun ganti orang sibuk ngurus administrasi. Sampah berserakan dimana-mana. Padahal ini sangat mendasar.
    Dalam masyarakat paternalistik, kesadaran masyarakat dibangun dari teladan para pemimpin dan ada sangsi yang tegas bagi si pelanggar. Pemimpin tidak lepas tangan melakukan pembiaran. Adanya penerintah sama dengan tidak ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *