Home / Ekonomi / Kadisnakertrans Minta Kasus Maryam Diproses Hukum

Kadisnakertrans Minta Kasus Maryam Diproses Hukum

SUMBAWA BESAR, SR (8/10/2019)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc merekomendasikan agar kasus Maryam—PMI asal Karang Dima Kecamatan Badas yang diberangkatkan secara ilegal oleh oknum berinisial DD dan BM ini untuk diproses secara hukum. Ini dilakukan agar ada efek jera sehingga tidak lagi muncul kasus-kasus yang merugikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa. “Kami rekomendasikan kasus ini diproses hukum,” tegas Doktor Can—akrab pejabat ramah ini disapa saat memimpin Rapat Koordinasi Satgas Penanganan TKI Bermasalah di ruang kerjanya, Selasa (8/10).

Untuk diketahui, Maryam diberangkatkan sejak sebulan lalu ke Qatar—salah satu negara di kawasan timur tengah. Padahal diketahui sejak Tahun 2015 lalu sampai sekarang, negara timur tengah masih moratorium, kecuali Saudi Arabia yang sudah bisa mengirim tenaga kerja mulai 1 Oktober 2019. Ketika di tempatkan di negara kawasan Timur Tengah sudah pasti keberangkatan PMI unprosedural atau ilegal. Tentu proses di sana dan lainnya semua bermasalah. Kasus ini terungkap setelah Maryam dilaporkan jatuh sakit dan meminta untuk dipulangkan ke tanah air. “Pertanyaannya, siapa yang memulangkan dan ini tanggung jawab siapa. Ini yang kita rapatkan dalam Satgas Penanganan TKI Bermasalah untuk menentukan langkah-langkah,” ungkap mantan Kadisdukcapil dan Kadis Sosial Sumbawa ini.

Maryam direkrut secara perorangan oleh DD dan BM. Untuk memberangkatkan Maryam ke Qatar, kedua oknum tersebut tidak melalui prosedur resmi. Passport yang dikantongi Maryam hingga sampai di Qatar adalah passport pelancong atau kunjungan, bukan parport tenaga kerja. Selain itu DD dan BM bukan bagian dari asosiasi PMI di Kabupaten Sumbawa yaitu APJATI dan Aspataki. Disnakertrans sudah berupaya memediasi masalah ini mengingat Maryam sakit dan minta dipulangkan. Namun beberapa kali diundang Disnakertrans, DD dan BM tak terlihat batang hidungnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Menteri KKP Disarankan Tidak Pilih Dirjen Bermasalah

JAKARTA, SR (12/11/2019) Anggota DPR RI Komisi IV, H. Johan Rosihan menyarankan Menteri Kelautan dan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *