Home / HukumKriminal / Meniti Harapan Baru di DPRD Sumbawa yang Baru Dilantik untuk Lahirkan Perda Tentang Masyarakat Adat

Meniti Harapan Baru di DPRD Sumbawa yang Baru Dilantik untuk Lahirkan Perda Tentang Masyarakat Adat

Oleh: Jasardi Gunawan (Ketua AMAN Sumbawa)

SUMBAWA BESAR, SR (6/10/2019)

Cukup belajar dari pengalaman yang sudah pada tahun 2015 lalu dimana Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat menjadi usulan inisiatif DPRD Tahun 2015 yakni Komisi I DPRD Sumbawa. Yang walaupun Ranperda tersebut di tingkat pembahasan pada tahun 2017 ditolak oleh semua komisi di DPRD. Termasuk yang menolak adalah komisi yang mengusulkan Ranperda tersebut.

Untuk itu di tahun 2019 ini sampai masa DPRD 2024 berakhir meniti harapan kepada anggota DPRD Sumbawa yang baru dilantik untuk melihat masalah ini kembali. Bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumbawa adalah bagian yang sangat penting sekali untuk didorong oleh DPRD Sumbawa untuk diusulkan kembali Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Kalau dulu hanya 5 (lima) saja masyarakat adat yang diusulkan dalam naskah akademik dan draf Ranperda saat ini lebih banyak lagi karena mengingat banyak masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN di Sumbawa. Artinya ada kesadaran sendiri masyarakat adat untuk berjuang terhadap hutan adatnya, terhadap wilayah adatnya bahkan untuk sejarah budayanya yang turun temurun untuk dijaga dengan baik. Karena di samping Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini bukan hanya semata-mata kalau dikatakan untuk kepentingan masyarakat adat sendiri tapi ini juga untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri yakni untuk mempermudah jalan keluar konflik pemerintah dengan kehutanan atau dengan tanah. Serta untuk jalan keluarnya masyarakat adat dengan pihak swasta atau perusahaan yang akan hadir di atas wilayah adat. Selain itu sebagai amanat konstitusi negara UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 tentang terhadap pengakuan dan pemenuhan negara kepada masyarakat adat. Kemudian lebih lanjut adalah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX Tahun 2012 tentang Hutan Adat. Sebagaimana amar putusan MK tersebut bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sehingga sudah waktunya pemerintah daerah mengambil bagian dalam hal ini. Kita masih kalah jauh dengan daerah-daerah lain sudah banyak Perdanya bahkan SK Bupatinya. Bahkan ada yang Bupatinya 4 sekaligus mengeluarkan SK terhadap pengakuan masyarakat adat seperti Bupati Mentawai di Bulan September 2019 ini. Justru saya yang menjadi heran di Sumbawa, kok gak keluar-keluar Perdanya apalagi SK Bupatinya, padahal sudah diusulkan kepada eksekutif maupun legislatif. Tapi hal itu saya tidak menjadi pesimis karena mungkin belum waktunya. Pada waktu itu mungkin sekarang waktunya. Karena rujukan-rujukannya sudah ada, misalnya Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu Permendagri 52 Tahun 2014 itu bisa dilakukan oleh Bupati dan Gubernur.

Kami AMAN Sumbawa akan membantu pemerintah daerah Sumbawa untuk menyiapkan data-datanya dimana saja masyarakat adat saat ini di Sumbawa, bahkan wilayah kerja AMAN Sumbawa sampai ke Sumbawa Barat. Untuk yang Sumbawa Barat adalah domain KSB baik eksekutif maupun legislatifnya. Tentu di samping menyiapkan data-datanya, harus ada dialog yang lebih dalam dan tuntas baik eksekutif maupun legislatif supaya pemahaman kita itu sama. Mana sih masyarakat adat yang sebenarnya, karena kalau dilihat sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan penelitian terhadap masyarakat adat di Sumbawa, ada yang sudah jadikan skripsi, tesis, bahkan desertasi bahkan diteliti oleh berbagai lembaga-lembaga lain. Bahkan ada dari universitas-universitas yang melakukannya, saya kira ini sudah cukup bahan awal terhadap untuk pengakuan masyarakat adat ini untuk didiskusikan lebih lanjut.

Kedepan pemerintah daerah tidak memandang lagi sebelah mata terhadap keberadaan masyarakat adat ini, dan sudah saatnya massyarakat adat untuk diakomodir dan diperkuat keberadaannya melalui regulasi. Kedepan kami akan coba dialog atau hearing dengan DPRD Sumbawa dan Bupati Sumbawa seperti apa melihat masyarakat adat saat ini apakah masih ada harapan baru atau memang sudah tertutup buat masyarakat adat ini. Terima kasih, salam berdaulat, mandiri dan bermartabat. (*)

Lihat Juga

PKS dan Nasdem Beri Sinyal Dukung Husni Djibril

SUMBAWA BESAR, SR (12/10/2019) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberi sinyal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *