Home / Ekonomi / STR Tolak Rencana Penutupan PETI di KSB

STR Tolak Rencana Penutupan PETI di KSB

SUMBAWA BARAT, SR (10/9/2019)

Kuatnya isu yang berkembang tentang adanya rencana penutupan Penambangan Emas Tanpa Ijin ( PETI) di Kabupaten Sumbawa Barat oleh Pemerintah Provinsi, memunculkan reaksi dari masyarakat. Salah satunya masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Tambang Rakyat (STR) menggelar aksi penolakan dengan memasang sejumlah spanduk di berbagai titik. Spanduk itu berisi tulisan “Tambang Rakyat Adalah Kehidupan Kami”.

Ditemui SAMAWAREA, Dahlan selaku Koordinator Aksi mengatakan aksi ini dilakukan buntut adanya statemen Bupati KSB yang ingin menutup seluruh penambang emas di KSB. STR secara tegas menyatakan tidak setuju dengan adanya rencana penutupan tersebut. “Kalau tambang ditutup kami mau makan apa, kalau ada solusi ditawarkan pemerintah yang bisa membiayai kehidupan kami maka kami akan legowo. Tapi selama dua kali pertemuan, sama sekali tidak ada solusi yang diberikan. Selalu saja alasannya karena ada perintah atasan. Kami juga sudah beritikad baik-baik menghadap Bupati, tapi kami tidak mau ditemui. Terus kami harus bagaimana ?” ujarnya dalam nada tanya.

Pemerintah sambung Dahlan, seharusnya berterimaksih kepada masyarakat terutama para penambang yang bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan keluarga tanpa membebani pemerintah sedikitpun. Setelah mereka merasa mendapatkan kehidupan yang layak, pemerintah seenaknya ingin menutup usaha tersebut tanpa ada solusi yang jelas. Karena itu mereka siap mempertahankan penghidupan sampai titik darah penghabisan. “Kalau pemerintah tidak mampu membuat lapangan kerja buat kami, apapun yang akan kami lakukan untuk membela perut kami ini. Kami juga meminta kepada Ketua DPRD KSB mau berbuat dan mau turun tangan dengan kondisi masyarakat seperti ini. Karena kalian dipilih untuk menyambung lidah rakyat dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Ingat kami juga masyarakat yang butuh keadilan dalam bernegara,” tandasnya.

Sementara Bupati KSB Dr. Ir. H. W Musyafirin MM menegaskan yang memiliki kewenangan untuk menetibkan PETI adalah gubernur dan pemerintah pusat. Saat ini belum ada tindakan yang ingin menutup PETI tersebut. Namun penutupan tambang sebagai upaya menyelamatkan kerusakan lingkungan oleh zat zat berbahaya seperti mercury dan sianida. Jika ada penambang emas yang tidak menggunakan zat berbahaya, Bupati mempersilahkan untuk beraktivitas. Diakui Bupati, pemberantasan penggunaan zat berbahaya ini karena dari tiga peneliti menyebutkan sebagian besar tanaman di daerah ini sudah terpapar mercury. Bukan hanya tanaman tapi juga hewan ternak terpapar mercury melebihi ambang batas. “Kami pemerintah tidak ingin semua jenis tanaman di KSB terpapar karena akan mempengaruhi kualitas, sebab sangat berbahaya untuk kesehatan. Melihat kondisi ini memang harus ada tindakan terhadap pengguna zat berbahaya tersebut, karna pertanian adalah nyawa masyarakat KSB,” pungkasnya. (HEN/SR)

Lihat Juga

Mappecara Dkk Tegaskan Sebagai Pemilik Lahan di Lokasi PLTU Sumbawa 2

Anto: Kami Punya Bukti yang Diakui Pemerintah SUMBAWA BESAR, SR (10/9/2019) Polemik lahan rencana pembangunan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *