Home / Ekonomi / Mappecara Dkk Tegaskan Sebagai Pemilik Lahan di Lokasi PLTU Sumbawa 2

Mappecara Dkk Tegaskan Sebagai Pemilik Lahan di Lokasi PLTU Sumbawa 2

Anto: Kami Punya Bukti yang Diakui Pemerintah

SUMBAWA BESAR, SR (10/9/2019)

Polemik lahan rencana pembangunan PLTU Sumbawa II di perbatasan Kecamatan Empang dan Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, terus berlanjut. Setelah Kades Gapit Kecamatan Empang, Samsul Anwar melalui Kuasa Hukumnya, Surahman SH MH mengklaim bahwa lahan itu milik mereka dan sporadik yang dikantongi Mappecara dkk sudah dibatalkan, mendapat tanggapan balik. Mappecara dkk melalui pendampingnya, Suryanto SH dari Lembaga Pusat Pengembangan Daerah (LPPD), memberikan klarifikasi terkait dengan lahan tersebut.

Kepada SAMAWAREA, Selasa (10/9/2019), Anto—akrab aktivis ini disapa, membeberkan sejumlah fakta. Pertama, lahan seluas 40 hektar yang di dalamnya akan digunakan untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2 telah dikuasai Mappecara dkk sejak tahun 1982. Bahkan lahan itu sudah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Tanah (SPPT) yang terbit Tahun 1991 di antaranya atas nama Mustim Husen dan Husen M Saleh, dan Tahun 1996 atas nama Mappecara dan lainnya. Saat SPPT itu terbit, obyek tanah ini masih berada di wilayah Desa Boal Kecamatan Empang. Tahun 2006, terbit Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Gapit Kecamatan Empang, yang merupakan pemekaran dari Desa Boal Kecamatan Empang. Mengingat adanya pemekaran wilayah desa, Kades Gapit (saat itu) A Razak Atta mengajukan surat kepada KP PBB tertanggal 20 Oktober 2012 untuk penerbitan SPPT tahun berikutnya (2013) mengingat obyek pajak sudah berada di wilayah administratif Desa Gapit (bukan lagi di Desa Boal). Dalam surat Kades Gapit ini menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, bukan tanah hutan tutupan negara, kawasan hutan lindung ataupun kawasan hutan wisata. “Tapi yang menjadi pertanyaan saya, mengapa sekarang tanah ini disengketakan. Padahal Kades Gapit Razak Atta secara tegas melalui suratnya menyatakan tanah itu tidak dalam sengketa,” ujar Anto.

Fakta kedua, ungkap Anto, dalam penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap rencana kegiatan pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2×50 MW), mengacu pada data awal yang tercatat nama-nama pemilik lahan yaitu Mappecara dkk. Dalam data awal itu, tidak ada satupun tercatat nama orang-orang yang berada di kubu Kades Samsul Anwar. Jika memang nama-nama (Mappecara dkk) yang tercatat di data awal dipersoalkan atau dianulir, maka AMDAL yang mengacu pada data tersebut tidak memenuhi syarat. Tapi Anto menyakini bahwa pemerintah daerah tidak gegabah dan serta merta menjadikan data awal itu sebagai acuan dalam pengurusan AMDAL. Dengan dijadikannya data awal ini memberikan indikasi bahwa tidak ada keraguan bagi pemerintah daerah terhadap kepemilikan lahan tersebut. “Ketika data awal itu dijadikan acuan, artinya pemerintah mengakui secara legal nama-nama pemilik lahan di data awal dimaksud. Sederhana saja kita menyimpulkan,” tukas Anto.

Untuk diketahui lanjut Anto, pengurusan sporadik yang dilakukan Mappecara dkk Tahun 2016 lalu, tidak ada kaitannya dengan ada dan tidaknya proyek PLTU Sumbawa 2. Sebab saat pengurusan sporadik, belum ada informasi apalagi rencana mengenai proyek dimaksud. Dan dalam dokumen sporadik, kapasitas Kepala Desa hanya sebagai pihak yang mengetahui. Sehingga sangat lucu terdengar bahwa Kades membatalkan sporadik. “Tidak ada kewenangan Kades membatalkan sporadik. Sporadik bisa batal ketika pemohon mencabut pernyataannya atau dibatalkan oleh pengadilan,” tandasnya.

Memang diakui adanya pemberitahuan pembatalan sporadik. Namun sporadik yang dibatalkan Kades Gapit Samsul Anwar itu berada di Peliuk Paturen Jaran yang berlokasi di kawasan hutan, tempat rencana pembangunan Dermaga Teluk Santong, bukan di Peliuk Teluk Kesaming yang menjadi tempat pembangunan PLTU Sumbawa II. Soal tudingan Mappecara dkk melakukan pemalsuan nomor registrasi, tandatangan kades dan stempel, Anto secara tegas membantahnya. Menurutnya, tudingan itu sangat tidak benar dan tidak mendasar. “Kami punya data asli, ada nomor registrasi, stempel basah, ada saksi, dan ditandatangani oleh Kades Samsul Anwar. Kami juga punya pipil obyek tanah yang berada di Peliuk Teluk Kesaming—yang sekarang menjadi lokasi pembangunan PLTU. Kami yakin mereka (kubu Kades Samsul Anwar) tidak memiliki data selengkap yang kami miliki. Kami juga yakin klaim mereka atas tanah kami hanya atas pengakuan semata tanpa dasar dan bukti hukum yang jelas,” bebernya.

Saat ini pihaknya menunggu diterbitkannya peta bidang oleh Kantor Wilayah BPN di Mataram. Mengenai proses hukum atas laporan yang mereka layangkan diharapkan dapat dituntaskan jajaran Polres Sumbawa agar ada kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan, sekaligus mempertegas lahan itu clear and clean, sehingga pembangunan PLTU dapat berjalan. “Kami sangat mendukung pembangunan PLTU Sumbawa 2 melalui proses yang legal. Kami tidak ingin ada konspirasi yang memunculkan sporadik baru setelah adanya sporadik sebelumnya. Kami juga tidak ingin ada orang yang mengganggu pelaksanaan pembangunan PLTU dengan hanya mengaku dan mengklaim lahan tanpa ada bukti dan dasar yang jelas,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Pertama ! Panitia Respek UTS Gelar Expo Kewirausahaan untuk Mahasiswa Baru

SUMBAWA BESAR, SR (9/9/2019) Panitia Orientasi Sosialisasi dan Pengenalan Kampus (Respek) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *