Home / HukumKriminal / Dipolisikan Sekelompok Orang, Kades Gapit Balik Melapor

Dipolisikan Sekelompok Orang, Kades Gapit Balik Melapor

Terkait Lahan Rencana Pembangunan PLTU Sumbawa II

SUMBAWA BESAR, SR (9/9/2019)

Molornya pembangunan PLTU Sumbawa II di perbatasan Kecamatan Empang dan Plampang, karena persoalan lahan. Pasalnya lahan tempat pembangunan fasilitas listrik tersebut bermasalah. Informasinya terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan, antara warga Desa Gapit Kecamatan Empang dengan sekelompok warga, MP dkk. Kedua belah pihak sama-sama menempuh upaya hukum. MP dkk mempolisikan Kades Gapit menerbitkan sporadik di atas lahan yang sudah bersporadik sehingga terjadi sporadik ganda. Sebaliknya Kades Gapit dan warga mempolisikan MP dkk dengan dugaan pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu.

Dalam jumpa pers, Kades Gapit yang diwakili kuasa hukumnya, Surahman SH MH, Senin (9/9), mengakui telah melapor balik MP dkk di Polres Sumbawa. Surahman membantah tuduhan bahwa Kades Gapit menerbitkan sporadik ganda. Memang diakui, pada Tahun 2016 lalu, MP Cs pernah mengajukan permohonan Sporadik ke Pemdes Gapit. Awalnya, pengajuan MP diakomodir kades setempat. Saat Sporadik itu ditandatangani, Kades meminta agar Sporadik itu dibawa kembali ke desa untuk didaftarkan nomor registrasinya. Namun sampai saat ini, MP dkk tidak kembali. Kades dan pihak terkait lainnya melakukan pertemuan terkait Sporadik yang diajukan MP. Setelah dikaji, akhirnya diputuskan Sporadik MP dkk dibatalkan. “Sporadik itu terbit Desember 2016, dan dibatalkan Januari 2017. Artinya sporadik itu yang berumur satu bulan,” ujar Surahman didampingi Ketua BPD Gapit, Muhammad Rakib dan Ketua KPM, Buhyar.

Untuk diketahui jelas Surahman, tanah yang diajukan MP dkk untuk penerbitan sporadik ini merupakan tanah adat milik desa. Pada 2005, Kepala Desa Persiapan Gapit membagikan tanah itu kepada sejumlah masyarakat. Karena memang tanah itu telah dikuasai selama puluhan tahun oleh masyarakat Gapit. Pembagian tanah yang dilakukan secara musyawarah ini dilakukan dalam rangka menuju didefenitifkannya Desa Gapit. Namun, MP melaporkan Kades ke Polres Sumbawa atas diterbitkannya Sporadik lain atas tanah tersebut. Mp mengaku bahwa tanah itu diberikan oleh Bupati Sumbawa saat itu. Yakni Madilaoe ADT. Namun, tanah itu telah dikuasai selama puluhan tahun oleh warga Desa Gapit.

Karena itu Man—akrab pengacara muda ini disapa menilai pengaduan MP dkk tidak mendasar dan sangat lemah. Sebab Sporadik yang menjadi pegangannya itu sudah dibatalkan. Bahkan MP sudah mengetahui mengenai pembatalan itu karena telah menerima surat tembusan. Dan pembatalan Sporadik ini sudah lama dilakukan sebelum adanya rencana pembangunan PLTU Sumbawa II.

Terkait langkah hukum Kades Gapit bersama 38 warga yang melapor balik MP dkk, Man menyatakan sudah tepat. Diduga kuat MP dkk menggunakan dokumen palsu. MP juga telah menyampaikan keterangan palsu di kepolisian mengingat Sporadik yang dipegangnya tidak sesuai fakta di lapangan. “Kami juga menduga nomor registrasi Sporadik itu palsu. Tandatangan kades dan stempel desa juga diduga dipalsukan. Sebab Sporadik yang dikeluarkan Kades saat itu ditulis tangan, sedangkan sporadik yang dipegang MP dkk diketik menggunakan komputer.

Sementara Ketua BPD Gapit, Muhammad Rakib menambahkan, sebenarnya tidak ada hambatan untuk pembangunan PLTU Sumbawa II. Karena seluruh tahapan sudah dilalui dan tidak ada satupun warga keberatan terkait pembangunan PLTU. Untuk itu dia berharap pemerintah daerah terus mendorong agar pembangunan PLTU Sumbawa II dapat segera terwujud. Ia juga menegaskan tidak ada sporadik ganda. Sebab jauh sebelumnya, sporadik milik MP dkk sudah dibatalkan. “Jadi hanya ada satu sporadik yaitu milik warga Desa Gapit,” tandasnya. (SR)

Lihat Juga

Ditilang, Serang Polantas, Pelanggar Lalulintas Tewas

LOMBOK TIMUR, SR (8/9/2019) Zainal Abidin (28) meninggal dunia setelah menyerang anggota Polantas Polres Lotim. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *