Home / Kesehatan / Bappeda Litbang KSB Temukan Kelebihan Pembayaran BPJS Kesehatan
Sekretaris Bappeda Litbang, Mars Anugrah dan Kepala BPJS Kesehatan KSB, Baiq Soraya Widiyanti

Bappeda Litbang KSB Temukan Kelebihan Pembayaran BPJS Kesehatan

SUMBAWA BARAT, SR (28/8/2019)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapeddalitbang) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menemukan ada kelebihan pembayaran iuran BPJS oleh daerah sebanyak 8.000 orang.

Ditemui SAMAWAREA, Rabu (28/8/2019) Sekretaris Bappeda Litbang, Mars Anugrah mengakui hal itu. Kelebihan ini terungkap setelah pihaknya berdiskusi dengan Kepala BPJS Kesehatan. BPJS kemudian memberikan data jumlah masyarakat KSB yang menjadi peserta BPJS yang harus dibayar Pemda. Ini sesuai kebijakan kepala daerah bahwa masyarakat KSB gratis mendapat pelayanan kesehatan melalui BPJS. Setelah data dari BPJS tersebut dianalisa dan dipadukan dengan data dimiliki Pemda ternyata ada kelebihan sekitar 8.000 orang dari jumlah penduduk KSB. “Data yang diberikan ke kami, tercatat  masyarakat KSB yang menjadi peserta BPJS sudah sampai angka 150-an ribu. Sedangkan jumlah penduduk di KSB hanya berkisar 143-an ribu itu baru kita lihat dari jumlah penduduk. Belum lagi kita bicara penduduk KSB yang yang menjadi PNS yang otomatis biaya BPJS dibayar langsung oleh APBN. Ini juga belum lagi kita hitung berapa masyarakat kita yang bekerja di tambang yang otomatis BPJS nya di bayar perusahaan. Kami juga menemukan ada masyarakat yang sudah meninggal, BPJS-nya tetap dibayarkan, ada juga program pemerintah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar oleh pemerintah  pusat,” bebernya.

Ditemui terpisah Kepala BPJS Kabupaten Sumbawa Barat, Baiq Soraya Widiyanti mengaku BPJS sudah menggelar pertemuan dengan Bappeda, Disos, dan Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan itu, pihaknya menyatakan untuk penerima manfaat melalui program PBI yang dibayarkan pusat, datanya tidak bisa diberikan. Yang berhak adalah Kemensos yang meng-SK-kan penerima manfaat. Ketika mengetahui ada data ganda, Baiq Yanti—akrab wanita ini disapa, mengatakan BPJS akan turun lapangan melakukan pengecekan. Sebagaimana diketahui, program PBI sudah ada lebih dulu dibandingkan dengan program kepala daerah. Sehingga kemungkinan ganda itu ada, tapi jumlahnya belum bisa disebutkannya.

Sedangkan terkait dengan PNS dan Karyawan Tambang, Baiq memastikan tidak termasuk dalam program pemerintah daerah. Sebab jika PNS sudah menerima SK lalu mengajukannya akan langsung diproses BPJS. Demikian dengan karyawan tambang setelah diterima oleh perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan karywannya ke BPJS yang dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Kemudian jika ada yang meninggal tapi masih dibayarkan, Baiq menyatakan bahwa mereka bukan peramal yang bisa meramal kapan orang meninggal. “Kita akan mengetahui peserta meninggal kalau ada laporan. Salah satunya laporan dari pemerintah jika program pemerintah sehingga keikutsertaannya dalam BPJS bisa kita hapus,” pungkasnya. (HEN/SR)

Lihat Juga

Teluk Saleh-Labuhan Jambu Siap Manjakan Peserta Wonderful Sail To Indonesia

SUMBAWA BESAR, SR (10/9/2019) Tak lama lagi rute rally Wonderful Sail To Indonesia 2019 yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *