Home / HukumKriminal / Putusan Ringan, JPU Ajukan Banding untuk Kontraktor Talud Patedong
Kasi Pidsus Kejari Sumbwa, Reza Safetsila Yusa SH

Putusan Ringan, JPU Ajukan Banding untuk Kontraktor Talud Patedong

SUMBAWA BESAR, SR (15/8/2019)

Lima terdakwa kasus korupsi pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Para terdakwa yakni IK, FK, KR dan IS dan NS dijatuhi hukuman masing-masing selama 1 tahun penjara. Kecuali NS selain hukuman 1 tahun juga disertai denda sebesar Rp 76 juta. Untuk putusan terdakwa IK, FR, KR dan IS, sudah dinyatakan inkrach karena baik terdakwa maupun JPU menyatakan menerima. Berbeda dengan NS—pelaksana proyek. NS belum bisa bernapas lega, karena pihak JPU telah resmi menyatakan banding atas putusan tersebut.

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, Reza Safetsila Yusa SH, Rabu (14/8), mengakui upaya banding untuk terdakwa NS. Sebab putusan 1 tahun penjara dan denda Rp 76 juta jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan. Selain itu NS diharuskan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 110 juta. Terhadap kerugian negara, Reza menilai majelis hakim menggunakan perhitungannya sendiri, sedangkan JPU berdasarkan hasil perhitungan BPKP. “Kami sudah banding atas putusan ini,” tegasnya.

Terkait dengan empat terdakwa lainnya yang putusannya sudah inkrach, Reza mengatakan belum dieksekusi. Eksekusi itu dilakukan setelah pihaknya mendapat salinan putusan majelis hakim. “Sampai sekarang kami belum menerima, sehingga belum bisa dilakukan eksekusi,” demikian Reza.

Seperti diketahui, Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai Patedong dilaksanakan pada 2017 lalu menggunakan APBD sekitar Rp 186 juta dengan panjang Talud 112 meter. Dalam penyelidikan ditemukan adanya penyimpangan. Di antaranya tidak menggunakan batu kali atau batu gunung sesuai RAB melainkan batu karang. Selain itu pengerjaannya tidak tuntas hingga melebihi masa kontrak dan perpanjangan, namun dibayarkan 100 persen. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan audit dari BPKP ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian Negara. Atas unsur tersebut kejaksaan menetapkan 5 orang tersangka yaitu IK—Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, IS dan KR—Konsultan Pengawas, dan FK—Direktur Perusahaan Pemenang Tender, serta NS—pelaksana proyek. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Polres Loteng Tangkap Ayah yang Merampok Anaknya

LOMBOK TENGAH, SR (12/9/2019) Penangkapan terhadap Simbah alias Amak Sapar (45) mengungkap siapa otak pelaku ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *