Home / Pemerintahan / LPPD Kabupaten Sumbawa 2018 Tahun Anggaran 2019

LPPD Kabupaten Sumbawa 2018 Tahun Anggaran 2019

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 beserta Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada pemerintah merupakan amanat dan kewajiban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” serta Pasal 70 ayat 4 yang menyatakan “bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Penyampaian laporan ini sebagai perwujudan pelaksanaan desenteralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Sehingga bagi Pemerintah Pusat Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Dengan adanya evaluasi dari pemerintah, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa, akan mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran atau periode tertentu, serta dapat mengetahui pencapaian dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaran otonomi daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak terutama dari pemerintah sangat kami harapkan. Mudah-mudahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019  ini dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini kami sampaikan, sebagai bahan evaluasi selanjutnya oleh pemerintah.

 

Bilahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Sumbawa Besar,  Maret 2019

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc

 

ISI :
Page 1 ~ Bab I : PENDAHULUAN
Page 2 ~ Bab II : RPJMD
Page 3 ~ Bab III : URUSAN KONKUREN
Page 4 ~ Bab IV : RKP 2018
Page 5 ~ Bab V : PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN
Page 6 ~ Bab VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH
Page 7 ~ Bab VII : PENUTUP

 

Bab I : PENDAHULUAN

Lihat Juga

Berkat Krabat, 14.874 Petani Miskin Selamat dari Rentenir

SUMBAWA BESAR, SR (2/12/2019) Kredit Sahabat merupakan kredit tanpa bunga yang diperuntukkan bagi petani miskin. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *