Home / Pendidikan / Serikat Tani Nasional NTB Dukung Program Beasiswa Luar Negeri

Serikat Tani Nasional NTB Dukung Program Beasiswa Luar Negeri

LOMBOK TENGAH, SR (7/7/2019)

Program beasiswa keluar negeri untuk putra-putri NTB yang dilaksanakan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc dan Wakil Gubernur Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah terus mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah satunya M. Gazali DPO Serikat Tani Nasional Nusa Tenggara Barat (STN-NTB). Kepada media ini, Ia sangat mengapresiasi salah satu program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, terkait pemberian beasiswa yang diperuntukan bagi masyarakat NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Baginya kebijakan Gubernur NTB Dr. H Zulkiflimansyah ini merupakan suatu cermin atau bentuk pemerintahan yang arif, baik dan bijaksana. Suatu pemerintahan dikatakan arif, baik, bijaksana dan berhasil tidak hanya dilihat dari sisi seberapa banyak infrastruktur yang telah dibangun sebagai salah satu penopang percepatan pembangunan atau sebagai sarana dan prasarana untuk mengentaskan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun suatu pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bentuk kebijakannya, apakah sudah sesuai dengan perintah UUD RI 1945. “Menurut saya kebijakan Gubernur NTB dalam memberikan beasiswa terhadap putra putri NTB adalah suatu kebijakan yang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang harus didukung oleh semua masyarakat NTB. Karena suatu kebijakan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah di luar amanat konstitusi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka itu dapat dikatakan ciri-ciri pemerintah yang otoriter dan yang perlu untuk dipertanyakan,” tukasnya.

Kebijakan Gubernur NTB mengenai pemberian pemberian beasiswa keluar negeri maupun dalam negeri untuk masyarakat NTB sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini dapat dilihat dari ketentuan UUD RI 1945 amandemen IV bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pemerintah daerah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam meyelengarakan urusan pemerintahan di samping memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupten/kota di wilayahnya. “Harapan saya selaku warga masyarakat NTB, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan Gubernur tidak sifatnya tumpang tebas atau pilih kasih, penerima manfaat tersebut harus merata di semua wilayah kabupaten/kota, karena bagaimanapun tanpa terkecuali warga masyarakat NTB adalah rakyatnya dan generasi bangsa yang harus mendapatkan pelayanan yang sama,” pungkasnya. (SR)

Lihat Juga

Dapat Hibah dari Kemenristekdikti, Gelar Workshop Desain Grafis Kemasan Produk

SUMBAWA BESAR, SR (17/7/2019) Nurul Hudaningsih, ST,. MT bersama dua rekannya, Miftahul Arzak, S.Ikom,. MA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *