Home / Pemerintahan / Pertanyakan Misteri ‘Raibnya’ Dana 33,6 M, Rapat DPRD Jadi Ajang “Penghakiman”  

Pertanyakan Misteri ‘Raibnya’ Dana 33,6 M, Rapat DPRD Jadi Ajang “Penghakiman”  

SUMBAWA BESAR, SR (11/6/2019)

Rapat beragendakan persiapan LPJ di DPRD Sumbawa, Selasa (11/6) berubah menjadi ajang “penghakiman” terhadap eksekutif. Pasalnya, semua anggota DPRD yang hadir pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa Kamaluddin ST M.Si didampingi Muhammad Yamin SE., M.Si ini, memanfaatkan momen tersebut untuk mempertanyakan soal raibnya ‘dana aspirasi’ senilai Rp 33,6 miliar. Konon dana itu telah digeser oleh eksekutif untuk kepentingan program lain tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPRD. Hadir dari eksekutif di antaranya Kepala BPKAD Wirawan Ahmad S.Si MT beserta jajaran dan Kabag Hukum Setda Sumbawa. Satu per satu anggota DPRD mempertanyakan soal dana itu yang membuat suasana rapat berlangsung tegang.

Seperti yang disampaikan Muhammad Faisal dari Fraksi Gerindra. Anggota dewan ini meminta kejujuran eksekutif terkait keberadaan dana Rp 33,6 milyar. Jika anggaran yang dialokasikan untuk bantuan keuangan bersifat khusus atau yang dikenal dengan sebutan dana aspirasi anggota DPRD ini digeser, tentunya harus melalui mekanisme. Sebab pergeseran dana itu bagi peruntukan yang lain tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD, jelas melanggar aturan.

Ismail SH dari Fraksi PPP juga mempertanyakan dana 33,6 M yang sampai sekarang belum dialokasikan eksekutif. Dana itu ungkap wakil rakyat dari Kecamatan Alas Barat ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk rakyat. Dengan tidak direalisasikannya dana itu, banyak kepentingan masyarakat terutama konstituennya yang tidak terlaksana. “Tidak ada artinya Predikat WTP yang diraih pemerintah daerah jika ada kepentingan rakyat yang dihilangkan,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD lainnya Khaeruddin SE. Politisi PBB ini mengaku dengan tidak cairnya dana aspirasi sebesar Rp 33,6 M memunculkan saling curiga di antara mereka. Anggota mensinyalir pimpinan DPRD telah ‘bermain mata’ dengan Bupati. Untuk menepis kecurigaan itu, bersama pimpinan dewan, sempat menemui Bupati. Saat itu Bupati berjanji dana tersebut akan direalisasikan sebelum Pileg 2019. Janji ini menyenangkan hati para anggota DPRD, terlebih lagi mereka saat itu menjadi peserta pemilu sebagai Calon Anggota Legislatif. Namun janji tinggal janji, sebab sampai sekarang keberadaan dana itu tidak diketahui rimbanya.

Adizul Sahabuddin SP dari Fraksi PKS mengaku mendapat informasi bahwa banyak program-program yang dituangkan dalam pokok pikiran (pokir) DPRD dialihkan atau digeser. Ia mencontohkan proyek talang air yang menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Moyo Utara. Bupati berjanji pada APBD Perubahan 2019 akan dialokasikan untuk perencanaan. Setelah perencanaan matang, muncul informasi, anggaran untuk Talang Air itu digeser untuk pengadaan dump truck dan alat berat.

Sebelumnya Berlian Rayes S.Ag M.Si dari Fraksi Golkar mengatakan, terjadinya pergeseran anggaran tanpa sepengetahuan DPRD mengindikasikan sudah tidak ada harmoni antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif tuding Berlian, sudah tidak lagi menghargai keberadaan lembaga ini dan mengabaikan apa yang sudah menjadi keputusan melalui rapat paripurna. Eksekutif telah melakukan pelanggaran komitmen, karena sesuatu yang sudah dianggarkan justru tidak dilaksanakan eksekutif selaku eksekutor. Ironisnya lagi, anggaran yang sudah dialokasikan digeser untuk kepentingan lain tanpa kompromi dengan pihak legislatif. “Eksekutif harus berani mengakui kesalahan. Yang sudah disetujui bersama dan sudah menjadi keputusan hukum, kok bisa diutak-atik lagi tanpa sepengetahuan DPRD,” timpal Bunardi dari Fraksi Nasdem.

Menurut Cecep Lisbano SIP dari Fraksi Hanura, mereka tidak ingin dicap sebagai pembohong di mata konstituen menyusul banyaknya aspirasi yang sudah tercatat dan diusulkan tidak terealisasi akibat ‘raibnya’ dana aspirasi sebesar Rp 33,6 milyar tersebut. “Kalah menang pada Pileg kemarin bukan menjadi persoalan bagi kami. Yang paling penting bagi kami adalah menepati janji. Jadi apa yang dilakukan eksekutif jelas-jelas melanggar hukum. Sudah dibahas, sudah ketok palu, tapi tidak dilaksanakan,” tambah M Saad SAP dari PKPI.

Sementara Rosihan ST dari Fraksi PKS mengancam akan menempuh upaya hukum. Menurutnya tindakan eksekutif ini tidak bisa dibenarkan secara aturan hukum. “Apabila secara kelembagaan tidak mau membawa persoalan ini ke ranah hukum, saya secara pribadi akan melakukannya,” ancam Rosihan.

Rusli Manawari dari Fraksi PPP meminta agar masalah ini tidak lagi diperdebatkan karena tidak akan menyelesaikan masalah. Yang paling penting saat ini adalah solusi bagaimana dana Rp 33,6 milyar itu tetap ada dan dialokasikan sesuai dengan persetujuan bersama eksekutif dan legislatif pada rapat paripurna sebelumnya. “Cukup sudah bahas yang sudah terjadi, mari kita cari solusi. Intinya dana itu harus ada, keputusan yang telah diketok harus dilaksanakan,” tandasnya.

Terakhir Pimpinan DPRD, Muhammad Yamin SE., M.Si menilai eksekutif tidak mengindahkan aturan. Ini pelajaran berharga bagi eksekutif yang tidak boleh terulang kembali. “Kita harus mencari pola ke depan agar masalah ini tidak terus terjadi,” pungkas Abe—akrab politisi ini disapa.

Menanggapi ‘serangan’ para anggota DPRD ini, Kepala BPKAD Sumbawa, Wirawan Ahmad S.Si MT menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah surut dari komitmen. Dana aspirasi yang menjadi kepentingan anggota DPRD akan dialokasikan melalui APBD Perubahan. APBD-P 2019 ini akan dibahas setelah pembahasan LPJ dan KUAPPS. Mengapa kita harus menunggu APBD-P ? Wirawan beralasan karena pihaknya harus mengetahui berapa kapasitas fiskal yang bisa digunakan dalam mengakomodir belanja yang akan digunakan di APBD Perubahan termasuk belanja (kepentingan) anggota DPRD. “Potensi pendapatan kita hanya naik 4,9 milyar. Kemudian SILPA yang kita gadang-gadang bisa menambah angka itu ternyata tidak bisa kita gunakan, malah minus. Otomatis satu-satunya sumber yang bisa kita gunakan bagi program-program pemerintah termasuk kepentingan anggota dewan ini adalah melakukan review belanja terutama belanja-belanja yang kita rencanakan di tahun anggaran 2019. Misalnya belanja modal di Bank NTB tidak jadi, maka ada 5 M yang kita sisihkan, demikian dengan belanja-belanja lain. Hal-hal yang kita programkan ternyata tidak mungkin kita laksanakan pada tahun 2019 terbuka kita untuk dialokasikan kembali untuk mendukung belanja bapak-bapak (anggota dewan). Tolong kami dipercaya. Ini sebagai upaya kami dalam memenuhi janji sebagai cara untuk memperbaiki hubungan kedua lembaga akibat miss persepsi ini,” demikian Wirawan. (SR)

 

Lihat Juga

Dipimpin Bupati Sumbawa, Upacara Detik-Detik HUT RI Berlangsung Khidmat

SUMBAWA BESAR, SR (17/8/2019) Upacara Detik-Detik Proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Tahun ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *