Home / HukumKriminal / DPMPTSP Layangkan Surat Kedua, Tegur AMNT Soal IMB Basecamp Dodo Rinti

DPMPTSP Layangkan Surat Kedua, Tegur AMNT Soal IMB Basecamp Dodo Rinti

SUMBAWA BESAR, SR (26/5/2019)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa kembali akan bersurat ke manajement PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Langkah ini dilakukan karena sampai sekarang perusahaan tambang emas dan tembaga ini belum mengantongi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan basecamp dan bangunan lainnya di wilayah Blok Elang, Dodo Rinti, Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas PMPTSP Sumbawa, Tarunawan S.Sos yang ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, mengakui langkah yang akan diambil pihaknya terkait sikap AMNT. Ia mengakui telah melayangkan surat pertama meminta perusahaan itu tidak melaksanakan aktivitasnya sebelum mengantongi IMB. Surat itu telah direspon dengan mengutus staf perusahaan untuk mengambil blangko dalam mengurus perijinannya. Namun sudah sebulan ini, blangko itu belum dikembali beserta persyaratan dalam pengurusan perijinan. “Kami akan mempertanyakan komitmen mereka, dengan kembali bersurat,” kata Tarunawan.

Upaya ini dilakukan lanjut mantan Kadis Pertanian ini, bukan menghambat investasi, melainkan agar setiap investor yang berinvestasi patuh terhadap aturan. “Kami sangat welcome terhadap investasi, karena investasi menjadi faktor pertumbuhan ekonomi dan geliatnya pembangunan di daerah. Tapi investasi yang dibutuhkan adalah yang taat hukum,” tandasnya.

Izin mendirikan bangunan (IMB) wajib dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan yang mendirikan bangunan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa No. 9 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk melakukan kegiatan, a. pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung. b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan; dan c. Pemugaran/pelestarian dengan berpedoman pada KRK/advis planning untuk lokasi tertentu. “Tanpa IMB, itu pelanggaran, pasti ada tindakan yang akan diambil pemerintah. Jadi kami harap PT AMNT taat hukum,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Dipimpin Bupati Sumbawa, Upacara Detik-Detik HUT RI Berlangsung Khidmat

SUMBAWA BESAR, SR (17/8/2019) Upacara Detik-Detik Proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Tahun ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *