Home / MATARAM / Gubernur NTB Usul 6 Raperda

Gubernur NTB Usul 6 Raperda

MATARAM, SR (14/5/2019)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc mengajukan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna Pertama di Gedung DPRD NTB, Selasa (14/5/2019). Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama, Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi NTB ini dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, TGH Mahally Fikri dan H Abdul Hadi. Keenam Raperda Prakarsa Gubernur NTB ini adalah Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Raperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Kemudian Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daeah No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat. Raperda tentang Pembubaran Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing, dan Raperda tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pembentukan Raperda berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi pembangunan NTB terkini beserta dampaknya kedepan. Khusus untuk Raperda ke-6 Gubernur menyebutkan bahwa angka-angka yang menunjukkan tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65%. Masih terdapat 242,71 KM jalan yang berada dalam kondisi tidak mantap. 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter masih berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Selain itu, permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan provinsi di NTB adalah masih tingginya laju penurunan kondisi jalan, yaitu di kisaran 5-6% per tahun. Berarti setiap tahun 62 – 75 KM jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak. Menurut Doktor Zul—akrab Gubernur disapa, Pemerintah Provinsi NTB berencana akan melanjutkan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Program percepatan tahap berikutnya akan menitikberatkan pada terwujudnya konektivitas antar wilayah, khususnya di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Sistim konektivitas ini diharapkan akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama yaitu pariwisata, pertanian dan perikanan serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi. (SR)

Lihat Juga

Pejabat Diskominfotik Sumbawa Terpilih Menimba Ilmu di Lund University Swedia

SUMBAWA BESAR, SR (16/6/2019) Doni Triwardana—salah seorang pejabat di Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa terpilih mengikuti ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *