Home / HukumKriminal / Gelapkan Dana Bantuan PKH, Pendamping Program Ditahan Jaksa  
Tersangka MF S.Pd (tanda panah merah) saat dibawa ke Lapas Lotim untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan

Gelapkan Dana Bantuan PKH, Pendamping Program Ditahan Jaksa  

LOMBOK TIMUR, SR (19/5/2019)

MF S.Pd—pendamping dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri setempat. Penahanan ini dilakukan setelah tersangka tersebut menjalani pemeriksaan Jumat (17/5) kemarin. MF menghuni hotel prodeo Lapas Lotim untuk 20 hari ke depan.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB yang dikonfirmasi melalui Kasi Penkum, Dedi Irawan SH MH, mengatakan, penahanan terhadap tersangka ini terkait kasus dugaan penggelapan/penyalahgunaan kewenangan terhadap dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II dan III tahun 2018 di wilayah Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Penahanan ini dilakukan karena pertimbangan objektif dan subjektif. Untuk pertimbangan obyektif, karena pasal yang dikenakan kepada tersangka dapat dilakukan penahanan atau dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pertimbangan subjektifnya, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk diketahui, MF S.Pd ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2019 lalu berdadarkan Tap-95/P.2.12/Fd.1/02/2019, setelah pihak kejaksaan menemukan bukti permulaan yang cukup. Ini terungkap setelah dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II dan III tahun 2018 di wilayah Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, tidak diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPKP) terungkap nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp 157.240.998.

Terkait dengan pasal yang menjerat tersangka, Dedi Irawan menyebutkan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Subsdair Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Lebih Subsidair Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (JEN/SR)

Lihat Juga

Berawal Kenalan di Facebook, Seorang ABG Digilir Dua Pemuda

SUMBAWA BESAR, SR (13/6/2019) Nasib yang dialami Madu (bukan nama sebenarnya) sungguh memilukan. Gara-gara berkenalan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *