Home / Pemerintahan / Fraksi PAN Tolak Sejumlah Ranperda Usulan Komisi DPRD Sumbawa

Fraksi PAN Tolak Sejumlah Ranperda Usulan Komisi DPRD Sumbawa

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (7/5/2019)

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumbawa menolak sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan sejumlah komisi. Penolakan ini dilakukan salah satunya karena bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Fraksi PAN melalui pandangan fraksinya yang disampaikan juru bicaranya, . Rchman Atta MM, memahami usul inisiatif 8 Ranperda oleh komisi-komisi di DPRD sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menunjang kepastian hukum bagi tata pemerintahan di Tana Samawa. Dari beberapa Raperda tersebut terdapat juga Raperda yang sifatnya berupaya menggali pendapatan dari sisi retribusi daerah guna menopang pelayanan, menunjang sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Namun Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terhadap Raperda Kabupaten Sumbawa tahun 2019 ini. Yaitu dua Ranperda yang menjadi usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa yakni Ranperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LDK) dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Fraksi PAN mengapresiasi keinginan Komisi I dalam memberikan kepastian hukum dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Namun diharapkan agar Komisi I melakukan kajian dan sandingan tekhnis dengan Bagian Hukum, DPMD, Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa sebelum Raperda ini dibahas pada sidang selanjutnya, sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak tumpang tindih dengan aturan yang telah ada dan mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Kemudian Ranperda Usulan Komisi II yakni Raperda Perlindungan Jaringan Listrik. Fraksi PAN melihat Ranperda ini tidak menjadi skala prioritas untuk dijadikan Perda mengingat kewenangan kelistrikan nasional menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Provinsi dan pusat, dengan dihapusnya Dinas Pertambangan dan Energi di tingkat Kabupaten sehingga kabupaten hanya bersifat koordinatif dalam hal penyelenggaraan bidang tersebut. demikian dengan Raperda tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Raperda ini secara substansi telah diatur oleh Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. F-PAN berpendapat kedua Raperda ini untuk dipending pembahasannya sampai adanya perubahan regulasi yang menyangkut kewenangan energi dan mineral untuk kabupaten kota serta adanya perubahan Perda nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya dua Raperda Usulan Komisi III yakni Ranperda tentang Standar Keselamatan Bangunan Gedung Publik dan Raperda Ranperda tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Kedua Raperda itu telah diakomodir oleh Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda No. 9 tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Sehingga Kedua Ranperda ini, belum mendesak untuk dibahas karena secara aplikatif bisa diakomodir oleh ketentuan Raperda sebelumnya. Demikian dengan Raperda yang menjadi usulan Komisi IV, menurut FPAN, Raperda tentang Cagar Budaya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal pelestarian cagar budaya yang telah terdata di urusan Bidang Kebudayaan. F-PAN menyarankan agar Raperda Cagar Budaya diganti dengan Raperda Cagar Budaya Lokal sehingga terbuka ruang kewenangan bagi pengelolaan cagar budaya lokal yang belum terdata dalam kewenangan kebudayaan pemerintah pusat. Sedangkan Untuk Raperda pembatasan Peredaran dan Penyelahgunaan Obat Tertentu, Berbahaya dan Zat Aditif lainnya, F-PAN mengusulkan Raperda ini perlu diselaraskan dengan ketentuan Perda Kabupaten Sumbawa nomor 19 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, sebelum dibahas di masa sidang selanjutnya. “Melihat dari delapan Ranperda yang menjadi usulan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa substansinya belum mengarah kepada kebutuhan riil masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, jaminan kepastian hukum, serta kondisi tertentu yang mengharuskan terjadinya perubahan regulasi,” tukasnya.

Kedepan F-PAN meminta kepada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa untuk memberikan sumbang saran terhadap usulan –usulan Ranperda yang menjadi inisiatif Komisi-Komisi DPRD sehingga tidak ditemukan tumpang tindih dengan aturan atau Perda yang telah ditetapkan pada masa sidang sebelumnya. Baleg diminta untuk mampu memberikan batasan regulasi yang menjadi kewenangan daerah, provinsi dan pusat sehingga dalam usulan komisi DPRD tidak hanya terfokus pada kuantitas usulan Raperda tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas Raperda yang dihasilkan hal ini untuk mempermudah Pemda Sumbawa dalam menjalankan peraturan daerah ketika ditetapkan.

Untuk diketahui sidang beragendakan Pandangan Fraksi terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019, di Gedung DPRD setempat, Selasa (7/5), dipimpin Dr. Drs. A. Rachman Alamudy SH M.Si didampingi pimpinan DPRD lainnya, Kamaluddin ST., M.Si. Hadir dari pemerintah daerah adalah Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi Mukhtar. (SR/*)

 

Lihat Juga

Perdana Pasca Pilpres, Jokowi—Prabowo Bertemu di MRT Lebak Bulus

JAKARTA, SR (13/7/2019) Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *