Home / HukumKriminal / Mantan Kepala BPN Sumbawa dan Lotim Dijebloskan ke Penjara

Mantan Kepala BPN Sumbawa dan Lotim Dijebloskan ke Penjara

MATARAM, SR (29/4/2019)

Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa, Ram SH MH dijebloskan ke penjara dalam proses eksekusi yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur, Senin (29/4). Ram SH MH yang juga mantan Kepala BPN Lombok Timur ini merupakan salah satu dari 6 terpidana yang diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) RI melalui putusan bernomor 2352K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018. Dalam putusan itu Ram SH MH dkk masing masing dipidana 2 tahun penjara dikurangi masa penahanan. Para terpidana tersebut terbukti korupsi pensertifikatan tanah kawasan hutan lindung RTK 15 Sekaroh Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya kejaksaan telah mengeksekusi empat terpidana lainnya yaitu H Jam, SH.MH, Mus SH, MN S.AP, dan FI B.Sc. Keempatnya merupakan pegawai BPN Lombok Timur.

Kajati NTB yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Penkum, Dedi Irawan SH MH mengatakan, eksekusi terhadap terpidana Ram SH MH ini langsung dilakukan oleh Tim JPU Selong setelah Sidang Peninjauan Kembali (PK) di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor Mataram. Upaya ini terpaksa dilakukan mengingat selama ini Tim JPU kesulitan mengeksekusi  para terpidana. “Kebetulan tadi para terpidana hadir pada sidang PK di PN Tipikor Mataram dan langsung dimanfaatkan oleh Tim JPU Kejari Selong untuk mengeksekusi terpidana ini, mengingat PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi,” jelas Dedi—akrab jaksa kelahiran Sumbawa ini.

Sejauh ini diakuinya, sudah lima terpidana yang telah dieksekusi. Selanjutnya menyusul satu terpidana lagi. Adalah LMM S.Sos. Untuk sementara terpidana bersangkutan belum dapat dieksekusi karena sampai sekarang petikan putusan Kasasinya belum turun dari Mahkamah Agung.

Seperti diberitakan, para terpidana pada sekitar tahun 2000, 2001 dan 2002 secara bersama sama dalam jabatan sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah mensertifikatkan tanah dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 Kabupaten Lombok Timur hingga terbit sertifikat sebanyak 31 sertifikat HM dengan luasan keseluruhan 413.902 m2. Proses kasus ini cukup alot. Pada persidangan tingkat pertama (PN) JPU menuntut para terpidana masing masing 2 tahun penjara dikurangi masa penahanan. Para terpidana mengajukan banding dan putusannya semua dibebaskan. JPU pun mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Putusan MA RI No. 2352K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018, menjatuhkan hukumn masing masing dipidana 2 tahun penjara dikurangi masa penahanan. Pasal yang dinyatakan terbukti pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. (JEN/SR)

Lihat Juga

Tabrak Seorang Nenek, Truk Pengangkut Kayu Terguling

SUMBAWA BESAR, SR (25/5/2019) Truk pengangkut kayu terguling hebat di jalan lintas Sumbawa—Bima KM 57—58 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *