Home / Pendidikan / Banyak Perbedaan Juknis BOS 2019 dengan Juknis 2018
Kasubag Tugas dan Perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Mohammad Husnul Alwan S.Ag

Banyak Perbedaan Juknis BOS 2019 dengan Juknis 2018

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (12/2/2019)

Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 sudah diterbitkan. Juknis No. 3 Tahun 2019 ini dikeluarkan tanggal 22 Januari 2019. Namun Juknis 2019 ini banyak perbedaan dengan Juknis 2018. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Kasubag Urusan Perbantuan, Mohammad Husnul Alwan, S.Ag.

Perbedaan itu ungkap Alwan, menyangkut batas akhir pendaftaran Dapodik. Tahun 2018 lalu, batas akhir pendaftaran Dapodik untuk Tri Wulan Satu (TW I) 15 Desember, sementara TW II 30 April. Sedangkan untuk TW III dan TW tanggal 21 September. Kemudian dilanjutkan tanggal 30 Oktober sebagai batas terakhir pendaftaran Dapodik untuk TW I tahun berikutnya. Untuk tahun ini, batas akhir pendaftaran Dapodik berdasarkan Juknis No. 3 Tahun 2019 menjadi dua kali, yakni 31 Oktober untuk TW I. Sementara untuk TW II, III dan IV batas akhir tanggal 31 Januari, serta 31 Oktober untuk pembayaran karena adanya penerimaan siswa baru dan siswa yang pindah.

Perbedaan berikutnya lanjut Alwan, terletak pada komponen pembiayaan BOS reguler. Pada tahun 2018, pembiayaan pembelian bukunya adalah untuk buku teks non teks. Sekarang ada lagi namanya buku teks pendamping. Buku teks pendamping yang boleh dibeli adalah buku teks yang telah dinilai oleh Kemendikbud. “Bagi sekolah yang tahun ini ingin membeli absensi sidik jari, sesuai juknis yang baru absensi ini harus dipastikan terkoneksi dengan dapodik,” terangnya.

Pada item pengelolaan, sekarang sekolah boleh mengalokasikan anggaran untuk pengembangan inovasi. Seperti keperluan sekolah sehat, sekolah hijau, sekolah ramah anak serta sekolah Adiwiyata. Sekolah juga diperkenankan melaksanakan program pelibatan keluarga di sekolah. Selanjutnya di item pemeliharaan sarana dan prasarana, sekolah boleh melaksanakan perbaikan kerusakan komponen non struktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan. Komponen non struktural ini seperti penutup atap (seng, asbes dan genteng), penutup plafon (triplek atau gipsun), kelistrikan (saklar dan instalasi jaringan), kusen, daun kaca jendela, pengecetan sampai penutup lantai (keramik). Yang paling penting dalam Juknis Nomor 3 Tahun 2019 ini ternyata sudah mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa di sekolah. Nantinya kepala sekolah harus membentuk panitia barang dan jasa. Kepala sekolah juga memiliki kewenangan menetapkan tim pengadaan barang dan jasa, menetapkan spesifikasi teknis, membuat harga perkiraan, melakukan negosiasi teknis, memilih dan menetapkan penyedia, termasuk mengadakan kontrak atau perjanjian dengan penyedia serta melaksanakan pembelian langsung. “Penetapan spesifikasi teknis oleh Kasek ini hanya untuk nilai pengadaan di atas Rp 10 juta. Di bawah Rp 10 juta, tidak perlu. Insyaa Allah dalam waktu dekat ini Juknis BOS yang baru segera kami sosialisasikan,” ujar Alwan.

Meski demikian ada beberapa kesamaan Juknis 2018 dan 2019. Yaitu terletak di item nominal yang diterima oleh siswa, serta mekanisme pencairannya. “Nominal yang diterima siswa masih Rp 800.000 pertahun untuk jenjang SD. Begitu juga dengan SMP, tetap Rp 1 juta persiswa pertahunnya. Cara pencairannya juga tidak berubah, masih sistem per tri wulan,” sebutnya.

Disinggung pencairan dana BOS tahun 2019 untuk TW I, Alwan, menambahkan saat ini Dinas Dikbud Sumbawa tengah melakukan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan pemerintah provinsi. Untuk TW I tahun 2019 diupayakan cair bulan ini. (SR)

Lihat Juga

Bupati Sumbawa: Bangun Generasi Muda Islam yang Qur’ani

SUMBAWA BESAR, SR (20/8/2019) Regenerasi Qori’/Qori’ah dan Hafidz/Hafidzah sangat strategis dan penting dalam rangka membangun ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *