Home / Pemerintahan / Reses di Sumbawa, Senator NTB Hj Robiatul ‘Tagih’ 7 Jawaban Pemkab

Reses di Sumbawa, Senator NTB Hj Robiatul ‘Tagih’ 7 Jawaban Pemkab

SUMBAWA BESAR, SR (7/1/2019)

Anggota DPD RI Dapil NTB Hj. Robiatul Adawiyah SE beserta rombongan melakukan reses di Kabupaten Sumbawa, Senin (7/12). Kegiatan ini selain menyerap aspirasi juga ‘menagih’ jawaban terhadap 7 pertanyaan yang sebelumnya telah diberikan kepada Pemkab Sumbawa terkait masukan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten Sumbawa. Kedatangan Senator NTB ini disambut hangat Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah di Aula H Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa. Ikut mendampingi Wabup di antaranya Sekda beserta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Kepala Bappeda dan jajaran, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Bagian lingkup Setda Sumbawa.

Hj. Robiatul mengatakan pertanyaan atau masukan yang diberikan kepada Pemkab Sumbawa sebelumnya adalah bagaimana memaknai daya saing daerah. RUU Daya Saing yang disusun itu haruslah ditempatkan sebagai afirmative policy negara untuk membangun pemerataan kapasitas dan kemampuan daerah agar dapat berkompetisi menghadapi tantangan dan persaingan global bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemudian upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan daya saing daerah antara lain dengan mengalokasikan program-program prioritas daerah dalam RKPD guna menyasar target-target seperti peningkatan kualitas SDM, kualitas kelembagaan, pengembangan inovasi daerah melalui kompetisi dan insentif inovasi teknologi dan pelayanan publik.

Sementara faktor pendukung utama, adalah dukungan pemangku kebijakan daerah terutama kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD, adanya kebijakan/regulasi pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, juga iklim pemerintahan yang kondusif dalam rangka berkreasi dan berinovasi. Selain itu dukungan pendanaan yang memadai. Adapun faktor penghambat adalah faktor kultur birokrasi yang lamban dan tidak responsive terhadap tantangan perubahan. Sejauh ini daya saing daerah tentu berimplikasi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks peningkatan daya saing, ungkap Hj Robiatul, Pemda membutuhkan afirmative policy yang lebih nyata terutama dalam bentuk dukungan program/kegiatan dan alokasi pendanaan yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dan suprastruktur di bidang ekonomi, social, kualitas sumber daya manusia dan insentif inovasi.

Terakhir, terkait muatan yang sebaiknya hadir dalam batang tubuh RUU PDSD (Pengembangan Daya Saing Daerah) antara lain yaitu penegasan bahwa UU PDSD adalah bentuk afirmatif negara bagi daerah yang masih memiliki “daya saing” rendah, kejelasan tolok ukur daya saing daerah, kelembagaan yang secara khusus mendapat mandate untuk menangani PDSD, insentif fiscal dan non fiscal bagi pengembangan daya saing daerah, serta keharusan PDSD masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. (SR)

Lihat Juga

Gubernur Ingatkan Pjs Sekda untuk Amanah dan Murah Senyum

MATARAM, SR (13/6/2019) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zukieflimansyah melantik H Iswandi sebagai Penjabat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *