Home / HukumKriminal / PPK: Talud Patedong Boleh Gunakan Batu Karang, Asal….

PPK: Talud Patedong Boleh Gunakan Batu Karang, Asal….

Kasus Penyimpangan Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai Patedong

SUMBAWA BESAR, SR (8/1/2019)

IK–Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai Patedong Pulau Moyo, tak mengira jika dirinya menjadi tersangka dan langsung ditahan Kejaksaan Negeri Sumbawa, Selasa (8/1). Sebelumnya dia bersama tiga orang lainnya, IS dan KW—Konsultan Pengawas, dan FK—Direktur Perusahaan Pemenang Tender, sebagai saksi. Selain itu IK sempat memberikan keterangan pers sebelum mengetahui dirinya ditahan.

Dalam penjelasannya, IK mengaku menjabat PPK menggantikan pejabat PPK sebelumnya. Artinya dia adalah PPK kedua. Ia mengaku tidak mengetahui terjadinya penyimpangan, karena dugaan itu muncul ketika masih menjadi domain PPK sebelumnya. Dalam perencanaan proyek senilai Rp 186 juta itu, ungkap IK, pengerjaannya menggunakan batu kali atau batu gunung. Tapi dalam prakteknya di lapangan tidak ditemukan batu gunung sehingga menggunakan batu karang. Penggunaan batu karang untuk bangunan semi permanen seperti Talud Patedong ini menurut IK, dibenarkan. Asalkan diajukan perubahan dari batu kali atau batu gunung ke batu karang. Sayangnya, kontraktor pelaksana tidak mengajukan perubahan dimaksud. “Ini sebenarnya berada di domain PPK pertama saudara Buana Bayuaji ST, saya hanya meneruskannya sejak 4 Oktober hingga berakhirnya masa kontrak,” akunya.

Ketika menjabat PPK, IK mengaku proyek itu sudah mencapai 76 persen sesuai dengan dokumen baik laporan maupun foto pendukung yang diterimanya. “Saya juga mengetahui proyek itu menggunakan batu karang setelah dilaporkan konsultan. Sebagai orang tekhnis, berasumsi bahwa bangunan semi permanen (bukan permanen) diperbolehkan menggunakan batu karang,” jelasnya.

Mengenai pembayaran, IK mengaku dilakukannya setelah adanya laporan yang diajukan rekanan sudah mencapai 100 persen dan melalui proses pemeriksaan oleh konsultan pengawas. Namun di tengah perjalanan ternyata belum mencapai 100 persen. Pihaknya pun mengambil tindakan memerintahkan rekanan untuk menyelesaikannya. Kebetulan saat itu masih dalam masa kontrak dan sekarang proyeknya sudah tuntas. Mengenai adanya informasi proyek itu belum selesai pasca pencairan pembayaran 100 persen, menurut IK, itu urusan dan hak masyarakat yang melapor. Dengan laporan itulah kejaksaan bergerak dan pihaknya selaku PPK yang menjadi bagian dari proyek itu wajib memenuhi panggilan jaksa dan kooperatif dalam memberikan keterangan. “Saya memberikan keterangan apa adanya, kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilainya,” ujar IK.

Pantauan SAMAWAREA, usai memberikan keterangan pers, IK kembali masuk ke ruang Kasi Pidana Khusus Kejari Sumbawa. Sekitar 20 menit kemudian IK bersama tiga orang lainnya keluar dari ruangan mengenakan rompi orange. Hasil konfirmasi dengan pihak kejaksaan, IK Cs telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Penahanannya sementara ini dititipkan di Lapas Sumbawa. (JEN/SR)

Lihat Juga

Bantu Petani, Babinsa Koramil Ropang Bersihkan Saluran Irigasi

SUMBAWA BESAR, SR (12/6/2019) Babinsa Tatebal Koramil 1607-03/Ropang Koptu Awan Darmawan bersama warga Desa Tatebal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *