Home / HukumKriminal / Tempati Lahan Pemprov, Bangunan 17 Pedagang Mertasari Dibongkar Satpol PP

Tempati Lahan Pemprov, Bangunan 17 Pedagang Mertasari Dibongkar Satpol PP

BALI, SR (02/01/2019)

Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Bali membongkar sebanyak 17 pedagang yang menggunakan lahan Pemerintah Provinsi Bali di Pantai Mertasari, Sanur, Selasa (2/1). Pembongkaran menggunakan alat berat ekskavator terhadap bangunan milik pedagang tersebut berjalan lancar tanpa ada perlawanan. Namun, pedagang juga nampak mengamankan sejumlah barang berharganya, tergabung dalam Komunitas Ne Dauh Mercure. Pasalnya, batas waktu yang diberikan Sat Pol PP Bali, hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster beberapa waktu lalu. Kegiatan itu juga melibatkan Satpol PP Denpasar, Kepolisian dan TNI. Sinergi itu dalam mengamankan proses pembongkaran.

Plt. Kasat Pol PP Provinsi Bali, Wayan Suarjana mengatakan, ini merupakan tugas pertama bagi dirinya sejak menjabat sebagai Plt. Hal itu sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Ini adalah tugas untuk menegakkan Perda sudah lama kita telah berkoordinasi dengan pedagang. Untuk itu, mari kita secara bersama-sama saling memahami,” ujarnya.

Ia didampingi Kepala Bidang Trantib Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi menegaskan, tempat itu akan ditata kembali sebagai destinasi pariwisata. Sementara, tanah tersebut telah disewa oleh PT. Sanur Hastamitra dijadikan kawasan wisata layaknya Beachwalk dengan lama kontrak selama 30 tahun. Upaya itu mencegah terjadinya kekumuhan di sepadan pantai yang merupakan tujuan pariwisata dunia.

Disamping itu, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (KUKM) Satpol PP Kota Denpasar I Nyoman Sudarsana juga akan melakukan penertiban dagang-dagang liar yang menggunakan sepadan pantai berjualan sepanjang Pantai Mertasari. Menurutnya, aktivitas tersebut melanggar aturan dan memicu merusak pemandangan. “Kami akan melakukan proses sesuai SOP sebelum melakukan pembongkaran secara paksa, penegakan itu sebagai bukti komitmen aparat bekerja sesuai aturan yang ada,” tutupnya. (SR)

Lihat Juga

Doktor Ikhsan Dilantik Menjadi Penjabat Sekda Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (11/6/2019) Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, B.Sc melantik Dr. H. Muhammad Ikhsan, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *