Home / HukumKriminal / Pemerintah Siapkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pemerintah Siapkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

SUMBAWA BESAR, SR (08/11/2018)

Masyarakat tidak mampu yang tersangkut hukum kerapkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena mereka memahami hukum dan tidak mendapatkan pendampingan secara memadai. Mereka selalu kalah ketika berhadapan dengan orang yang berduit. Sebab mereka tidak mampu untuk membayar pengacara atau mendapat bantuan hukum lainnya guna mencari keadilan hukum. Terhadap kenyataan ini pemerintah memberikan perhatian serius. Melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah menyiapkan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Sayangnya fasilitas hukum yang disiapkan pemerintah tersebut tidak banyak diketahui publik. Untuk itu Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kantor Wilayah NTB mengintensifkan sosialisasi melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Sumbawa 2018 yang dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Bugis, Kamis (8/11). Penyuluhan Hukum Terpadu yang dibuka secara resmi oleh Lurah Bugis, Nasrullah SH ini menghadirkan dua narasumber dari Kemenkum HAM Kanwil NTB. Hadir di antaranya Kabag Hukum Setda Sumbawa, Ketut Sumadiartah SH.

Ngatirah Bc.Ip SH MH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi NTB selaku narasumber mengatakan bantuan hokum ini sebagai implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum ini merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara tersebut merupakan upaya negara untuk menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam memberikan bantuan hukum ini jelas Ngatirah, pihaknya membentuk semacam lembaga bantuan hukum. Namun sejauh ini sejumlah lembaga calon pemberi bantuan hukum tersebut masih dalam tahap verifikasi. Dan untuk di Kabupaten Sumbawa calon pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa (UNSA). Ia berharap lembaga ini disetujui dan ditetapkan Kemenkum HAM sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Disebutkan Ngatirah, ruang lingkup bantuan hukum dan jenis pelayanannya berupa bantuan hukum litigasi meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. seperti pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari gugatan, penyelidikan, dan penyidikan, hingga proses pemeriksaan di persidangan atau di Pengadilan Tata Usaha Negara

Kemudian kemudian bantuan non litigasi yakni penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan di luar negeri dan drafting dokumen hukum. “Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum salah satunya harus orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Dan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya,” tandasnya.

Sementara narasumber lainnya, Yudi Adrianto SH MH—Kabid Pelayanan Hukum Kemenkum HAM Kanwil NTB memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam paparannya, Yudi menjelaskan tanda-tanda sederhana secara fisik dan mental bagi para pecandu narkoba. Kemudian dampak negatif pecandu narkoba baik social dan medis, bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Selain itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan melalui upaya preventif, represif, dan hukum.

Penyuluhan hukum terpadu ini berlangsung menarik. Para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Karang Taruna, dan organisasi wanita ini tampak antusias. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan membuat narasumber kewalahan.

Lurah Bugis, Nasrullah SH menilai kegiatan tersebut sangat positif dan bermanfaat. Ia berharap melalui kegiatan itu wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang hukum bertambah, di samping mendapatkan informasi baru terkait permasalahan hukum dan solusi dalam menyelesaikannya. Lurah menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil NTB yang telah menggelar kegiatan ini dan berharap ke depan dapat terus berlanjut. (JEN/SR)

Lihat Juga

Bupati: Kredit Sahabat Bebaskan 7000 Petani Miskin dari Rentenir

SUMBAWA BESAR, SR (15/11/2018) Sebanyak 7.000 petani miskin telah merasakan manfaat Kredit Sahabat (KRABAT). Hal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *