Home / HukumKriminal / Pengembalian Dana Temuan BPK Belum Tuntas, Kejaksaan Turun ke KSB
Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Sumbawa, Jeffry G. Lokopessy SH

Pengembalian Dana Temuan BPK Belum Tuntas, Kejaksaan Turun ke KSB

SUMBAWA BESAR, SR (07/11/2018)

Hingga kini pengembalian kelebihan perjalanan dinas dan pembayaran pengerjaan proyek di sejumlah instansi lingkup Pemda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil temuan BPK RI, belum tuntas. Padahal perintah pengembalian maupun penagihan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa selaku penerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemda KSB, sudah dilakukan sejak Tahun 2017 lalu.

Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Sumbawa, Jeffry G. Lokopessy SH yang ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Rabu (7/11), mengakuinya. Menurut Jeffry, ada yang sudah membayar dengan cara mencicil dan sampai sekarang masih berproses, ada juga yang belum samasekali. Berdasarkan laporan dari Inspektorat KSB, terdapat beberapa dinas/instansi yang belum menuntaskan pengembalian ke kas daerah. Di antaranya Dinas ESDM sebesar Rp 5 juta, Dikpora tersisa Rp 15 juta, dan Sekwan KSB sekitar Rp 13 juta. Yang sudah lunas Disperindagkop UMKM Sumbawa Barat. Pihaknya sudah beberapa kali mengundang pihak-pihak yang belum mengembalikan hasil temuan BPK tersebut. Namun tidak ada respon. Rencananya Tim Datun Kejari Sumbawa akan turun ke lokasi untuk melakukan penagihan secara langsung. “Kami jadwalkan waktunya, tetap berkoordinasi dengan Inspektorat,” ujarnya.

Seperti diberitakan (SAMAWAREA, edisi 17 Mei 2017), BPK RI menemukan adanya kelebihan SPPD dan pembayaran proyek sejumlah aparatur di beberapa dinas wilayah KSB yaktu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Disperindag, dan Dinas ESDM, serta beberapa oknum anggota DPRD KSB. Karena itu Pemda KSB memberikan SKK kepada Kejari Sumbawa untuk melakukan penagihan.

Jumlah tagihan terhadap dinas-dinas ini bervariasi. Seperti Dispora, temuan BPK mencapai Rp 400 juta akumulasi Tahun 2013, 2014 dan 2015. Namun saat itu sudah dikembalikan sebesar Rp 100 juta. Ada juga yang diusulkan untuk dihapus karena terkait kasus perampokan, selain itu aparatur yang memiliki kewajiban, menghilang. Kemudian Disperindag dari Rp 400 juta (tahun 2009, 2012, 2013 dan 2015) sudah Rp 200-an juta yang dikembalikan, tersisa Rp 200 juta. Dari sisa ini ada yang diusulkan untuk dihapus, ada juga aparatur yang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya Dishub, temuannya Rp 300 juta akumulasi Tahun 2011, 2013, dan 2014. Sudah diangsur Rp 80-an juta, masih tersisa Rp 200 juta. Tapi ada sebagian diindikasikan mengarah ke tindak pidana korupsi dan sudah ditangani aparat penegak hukum. Untuk Dinas ESDM, temuan Tahun 2009, 2013, dan 2014 sekitar Rp 100 juta lebih. Namun pengembaliannya minim karena saat itu masih tersisa Rp 97 juta. Dari empat dinas ini, rata-rata pengembalian kelebihan pembayaran paket proyek, dan kekurangan volume pekerjaan.

Sedangkan di Sekwan, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat diminta mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas (SPPD) senilai seratusan juta rupiah. SPPD ini terjadi pada tahun 2008, 2009, 2013 dan 2014, besarnya sekitar Rp 400 juta lebih. Berdasarkan data, kelebihan biaya perjalanan dinas hanya tersisa Rp 100-an juta, yang sudah terbayar mencapai Rp 300-an juta. Hal ini karena sebagian anggota DPRD KSB ini sudah melunasinya, lainnya masih nyicil dan belum mengembalikannya samasekali. Di antara mereka ada yang sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD. (JEN/SR)

Lihat Juga

Melanggar Batas Ijin, Discotik Volceno Club Mendadak Ditutup Kapolsek Kota

BALI, SR (19/11/2018) Operasi Pekat mulai dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian, seperti yang dilaksanakan Polsek ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *