Home / HukumKriminal / Pansus II DPRD Sumbawa Setuju 5 Ranperda Ditetapkan Menjadi Perda

Pansus II DPRD Sumbawa Setuju 5 Ranperda Ditetapkan Menjadi Perda

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (31/10/2018)

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sumbawa melaporkan hasil pembahasannya terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (30/10) kemarin. Pansus yang dikoordinir Dr. Drs. A. Rachman Alamudy, SH., M.Si ini mengharapkan Ranperda itu dapat ditetapkan menjadi Perda. Untuk diketahui 5 Ranperda itu terdiri dari 2 Ranperda inisiatif DPRD dan 3 Ranperda berasal dari Pemerintah Daerah (eksekutif). Yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Pengembangan Hortikultura, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Irigasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Untuk keseluruhan Ranperda yang dibahas mencapai 20 Ranperda. Namun berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi, terjaring 18 Ranperda yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Perda.

Dalam laporannya, Juru Bicara Pansus II, Yasin Musamma menjelaskan, untuk Ranperda tentang Kawasan Pengembangan Hortikultura sebelum ditetapkan menjadi Perda ada beberapa yang dirubah. Di antaranya pada Judul Ranperda yang berubah menjadi Rancangan Perda tentang Pengembangan, jenis komoditas yang akan dikembangkan, dan wilayah barat Kabupaten Sumbawa meliputi Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas, dan Kecamatan Alas Barat. Kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Irigasi Pansus II dijelaskan b bahwa selama ini pengaturan mengenai Irigasi di Kabupaten Sumbawa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 19 Tahun 2007 tentang Irigasi yang penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2008 tentang Irigasi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan pemberlakuan secara keseluruhan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, maka Menteri Dalam Negeri membatalkan semua peraturan daerah kabupaten/kota yang bersandar pada undang-undang tersebut, termasuk Perda Kabupaten Sumbawa No. 19 Tahun 2007. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pansus II dan Tim Pembahasan Perda Pemerintah Daerah berpendapat bahwa Rancangan Perda tentang Penatausahaan Irigasi ini sebagian besar materi muatannya sama dengan materi muatan dalam Perda No. 19 Tahun 2007 yang telah dibatalkan substansinya oleh Menteri Dalam Negeri sehingga Rancangan Perda ini disepakati diganti judul dan substansinya menjadi “Rancangan Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi. Akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara otomatis menghidupkan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum hingga dibentuk undang-undang baru. Sebagai informasi bahwa saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang menyusun Rancangan Perda tentang Irigasi dengan mengacu pada undang undang tersebut.

Berikutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pansus II telah menelaah dan membahas draft rancangan perda ini. Pansus II dapat menyetujui pentingnya Rancangan Perda ini untuk ditetapkan menjadi Perda mengingat Kabupaten Sumbawa belum memiliki regulasi untuk perlindungan lingkungan hidup dalam bentuk Perda maupun Perbup. Keberadaan Perda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa yang memuat kebijakan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, perizinan, pemantauan dan pengawasan, ketentuan sanksi serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pansus II menyetujui Rancangan Perda ini untuk diajukan kepada Gubernur NTB dalam rangka evaluasi. Beberapa materi muatan yang berubah dalam rancangan Perda ini adalah menghapus salah satu objek pajak hiburan yaitu pajak hiburan golf. Selanjutnya menambah potensi objek pajak hiburan yang sangat potensial untuk dipungut pajaknya dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, perubahan juga dilakukan dengan menyesuaikan atau menurunkan beberapa tarif pajak hiburan. Dalam rancangan Perda ini juga memuat perubahan tarif pajak terhadap sarang burung walet dari 10% menjadi 5%. Penurunan tarif beberapa jenis pajak ini diharapkan dapat meningkatkan geliat usaha dan tidak memberatkan beban kewajiban membayar pajak bagi para pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa.

Terakhir, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa sepakat dengan penjelasan Tim Pembahasan Rancangan Perda Pemerintah Daerah. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pansus II dapat memahami bahwa hal tersebut membawa konsekuensi yuridis untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal yang Penting juga bahwa momentum ini menjadi sangat berarti bagi Daerah karena dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembenahan-pembenahan pada 5 komponen penilaian kinerja, khususnya pada komponen perencanaan kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah melalui reformulasi terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD tersebut. Dengan demikian Pemerintah dapat lebih progressif mengejar target Pembangunan dan mengakses Program kegiatan dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pansus II menyepakati dan menyetujui Rancangan Perda ini untuk diajukan kepada Gubernur NTB untuk dilakukan evaluasi. Pansus berharap dengan 5 Ranperda ini dapat memberikan arah, sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerintahan yang baik ketika telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (JEN/SR)

Lihat Juga

Fahri Hamzah Rekrut Ratusan Pemuda NTB Magang ke Jepang

MATARAM, SR (12/11/2018) Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Timwas Pekerja Migran DPR RI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *