Home / HukumKriminal / Bupati Apresiasi Kinerja Pansus DPRD Terkait Pembahasan 18 Ranperda

Bupati Apresiasi Kinerja Pansus DPRD Terkait Pembahasan 18 Ranperda

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (31/10/2018)

Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas persetujuan DPRD melalui Pansusnya yang menyetujui penetapan 18 Ranperda menjadi Perda baik Rancangan Perda yang berasal dari DPRD maupun Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah. Persetujuan ini ungkap Bupati saat menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, Selasa (30/10), sebagai wujud dari kerjasama yang baik dalam semangat kemitraan sejajar antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam konteks pembahasan rancangan perda, persetujuan bersama merupakan tahapan penting yang wajib dilakukan guna menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda. Proses akhir pembahasan Rancangan Perda yang ditandai dengan persetujuan bersama merupakan implementasi dari hubungan kerja yang setara dan dilandasi semangat kemitraan serta saling menghormati sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Disebutkan Bupati, pada pembahasan Rancangan Perda tahun 2018 ini, jumlah yang dibahas sebanyak 20 Rancangan Perda. Namun setelah melalui proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus DPRD bersama Tim Pembahasan Rancangan Perda Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan proses fasilitasi oleh Gubernur, maka jumlah Rancangan Perda yang disetujui bersama menjadi Perda sebanyak 18 Rancangan Perda. Hal ini terjadi karena terdapat 2 Rancangan Perda yang diharmonisasikan menjadi 1 Rancangan

Perda yaitu Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa yang sama-sama diajukan baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pembahasan di tingkat Panitia Khusus DPRD dan Tim Pemda menyepakati untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara materi muatan Rancangan Perda yang berasal dari dua lembaga sehingga menghasilkan 1 Rancangan Perda yaitu “Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa”. Selain itu, terdapat 1 Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa yang berdasarkan hasil fasilitasi gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Perda karena pengaturan mengenai Kawasan

Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas kawasan kebisingan bandar udara merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak berwenang mengatur urusan pemerintahan tersebut. Dengan selesainya seluruh tahapan pembahasan Rancangan Perda, maka pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap 15 Rancangan Perda yang telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur akan diperbaiki dan disempurnakan sesuai hasil fasilitasi serta dilanjutkan dengan proses penetapan dan pengundangan dalam lembaran daerah Kabupaten Sumbawa. Adapun 15 Rancangan Perda tersebut terdiri atas 1. Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2027. 2. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah, 3. Rancangan Perda tentang Bangunan Gedung, 4. Rancangan Perda tentang Badan Permusyaratan Desa, 5. Rancangan Perda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabalong Samalewa, 6. Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 7. Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa, 8. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, 9. Rancangan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 10. Rancangan Perda tentang Pengembangan Kawasan Hortikultura, 11. Rancangan Perda tentang Drainase Perkotaan dan Perdesaan, 12. Rancangan Perda tentang Sumur Resapan, 13. Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, 14. Rancangan Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dan 15. Rancangan perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi.  Sedangkan terhadap 2 Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2021 dan Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Selanjutnya terhadap 1 Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa akan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan. “Saya menyadari bahwa dalam proses pembahasan di semua tingkat pembicaraan, pasti terjadi perbedaan pendapat dan persepsi yang tentu telah banyak menguras energi dan waktu serta pikiran, hal ini merupakan bagian dari dinamika yang kita lakukan demi menghasilkan perda yang berkualitas dan dapat berfungsi sebagai instrument untuk melakukan perubahan dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Selain itu, saya meyakini hal ini merupakan bentuk keseriusan dalam rangka perbaikan/penyempurnaan Rancangan Perda sehingga menghasilkan Perda yang lebih berkualitas,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Presiden Jokowi Dukung Baiq Nuril Cari Keadilan dalam Proses Hukumnya

LAMONGAN, SR (19/11/2018) Presiden Joko Widodo memberi perhatian atas proses hukum yang sedang dijalani Baiq ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *