Home / HukumKriminal / Kades Padesa Kecamatan Lantung Resmi Jadi Tersangka  
Kasat Reskrim AKP Zaky Maghfur SIK

Kades Padesa Kecamatan Lantung Resmi Jadi Tersangka  

SUMBAWA BESAR, SR (19/10/2018)

Kades Padesa Kecamatan Lantung, SY, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu. Penetapan tersangka ini diputuskan setelah Penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa melakukan gelar perkara, Jumat (19/10) sore tadi. Gelar perkara tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim, AKP Zaky Maghfur SIK.

Dihubungi usai gelar perkara, Kasat Zaky membenarkan telah menetapkan Kades Padesa berinisial SY sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu. Dalam menetapkan tersangka, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup. Setelah penetapan tersangka ini, pihaknya telah melayangkan panggilan kepada oknum kades tersebut guna kembali dimintai keterangan. “Sebelumnya kami panggil dalam statusnya sebagai saksi, kini kami panggil sebagai tersangka,” kata Zaky—akrab perwira muda ini disapa.

Penanganan kasus terbilang alot. Menurut Kasat Zaky, pihaknya harus berangkat ke Bima untuk meminta keterangan Kadis Dikpora setempat guna memastikan ijazah yang digunakan Kades Padesa Kecamatan Lantung yang belum lama ini dilantik, palsu atau tidak. Hasil pemeriksaan, Dikpora Bima tidak pernah menerbitkan ijazah Paket B yang dikantongi oknum Kades itu saat mencalonkan diri pada pemilihan Kades Padesa. Fisik ijazah yang diterbitkan Dinas Dikpora Bima berbeda dengan fisik maupun format ijazah yang dimiliki oknum kades. Dan yang bertandatangan di ijazah milik oknum kades itu adalah Kadis Drs. A. Zubair HAR, padahal saat itu yang bersangkutan belum menjabat sebagai Kadis. Selain itu juga penyidik membutuhkan keterangan saksi ahli pidana. Saksi ini berasal dari universitas di Sumbawa dan universitas di Mataram. Kedua saksi ahli ini, menguatkan tentang kesengajaan oknum pengguna ijazah palsu, sehingga menguatkan unsur pasal yang disangkakan yakni pasal 263 ayat (2) KUHP dan UU Pendidikan. “Dengan hasil pemeriksaan ini, maka oknum kades resmi ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Sebelumnya Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ullumuddin SE yang dilansir SAMAWAREA 17 September lalu, menyatakan akan menunggu proses hukum oknum Kades Padesa yang sedang berjalan. Jika ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, ungkap Ullumuddin, oknum kades itu akan diberhentikan sementara (dinon-aktifkan). Ketika sudah ada keputusan tetap dari pengadilan yang memutuskan ia bersalah, akan diberhentikan secara total. Dan apabila jabatan kades ini masih tersisa lebih dari setahun pasca adanya putusan yang bersifat inckrach, akan dilakukan pemilihan kepala desa dengan sistem Pergantian Antar Waktu (PAW). Pilkades sistem PAW berbeda dengan pemilihan pada umumnya yang dipilih melalui bilik suara. Dalam Pilkades sistem PAW ini, calon kadesnya dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Calon Kades yang kalah pada Pilkades serentak kemarin diperbolehkan mengikuti Pilkades PAW asalkan memenuhi syarat. (JEN/SR)

Lihat Juga

Kembali Longsor Menelan Korban, 3 Tewas di Negekeo NTT

NEGEKEO NTT, SR (12/11/2018) Bencana longsor terus mengancam masyarakat seiring meningkatnya curah hujan. Pada tahun ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *