Home / Ekonomi / Setujui Relokasi di BBU Sering, DPRD Sumbawa Didemo

Setujui Relokasi di BBU Sering, DPRD Sumbawa Didemo

SUMBAWA BESAR, SR (11/10/2018)

Tidak hanya diwarnai aksi walk-out sejumlah fraksi di DPRD, Sidang Paripurna Pendapat Akhir Bupati Sumbawa terhadap Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Perda No. 18 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018, digoyang aksi demo, Kamis (11/10/2018). Puluhan massa sekitar BBU Sering—lokasi rencana relokasi RSUD Sumbawa yang menamakan diri Front Nahdliin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Komite Sumbawa ini mendatangi gedung DPRD menolak secara tegas BBU Sering dijadikan lokasi relokasi RSUD.

Dalam orasinya massa yang dikomandani Muhazi Ramadhan menilai keputusan Pemda Sumbawa memilih areal BBU Sering, Kecamatan Unter Iwes sebagai lokasi relokasi RSUD terkesan tergesa-gesa, tanpa pengkajian komprehensif. Pengkajian yang dilakukan Pemda melalui tim persiapan pembangunan rumah sakit terdiri dari berbagai OPD dan tim ahli, hanya dilakukan atas dasar kacamata AMDAL, kesehatan dan rekayasa social ekonomi. Justru ada beberapa hal yang luput dari kajian dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta pelanggaran berbagai aturan mengenai lingkungan hidup, tata ruang dan pertanian. Menurutnya, penggunaan lahan produktif sebagai tempat relokasi RSUD melanggar Perda Sumbawa No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Sumbawa. Melanggar UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. “Ini kesalahan fatal, pemerintah dengan sengaja membuka pintu bagi para investor dan sektor lainnya agar melakukan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dengan dalih belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan,” teriaknya.

Massa juga mengatakan keberadaan Balai Benih sangat penting bagi ketersediaan bibit unggul petani karena sifat balai benih terintegrasi dan berbentuk mata rantai. Maka balai benih pusat dan kabupaten harus terintegrasi. Apabila balai benih kabupaten tidak bekerja akan berdampak pada produksi padi yang tidak maksimal. Keberadaan balai benih ini merupakan sentral produksi padi yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat. Jika ditiadakan karena rencana pembangunan rumah sakit maka produksi padi Sumbawa akan terancam.

Untuk itu FNKSDA menolak keras pengaalihfungsian lahan produktif. Menolak penetapan BBU Sering sebagai lokasi pembangunan RSUD Sumbawa. selain merekomendasikan pembangunan RSUD di lahan STIP. Mengoptimalkan fungsi balai benih sebagai sentra produksi benih unggul di Kabupaten Sumbaaw dan perumusan Perda terkait Balai Benih. Serta mendorong pembentukan sistem perbenihan berbasis masyarakat (SPMB). (JEN/SR)

Lihat Juga

Selain Polandia, Banyak Negara Tawarkan Kerjasama untuk NTB

WARSAWA POLANDIA, SR (07/12/2018) Polandia bukan satu satunya negara yang menjadi tujuan Gubernur Dr. H. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *