Home / Kesehatan / Relokasi RSUD di BBU Sering Ditolak 6 Fraksi, Yamin: Itu Sah, Cari Lokasi Lain !

Relokasi RSUD di BBU Sering Ditolak 6 Fraksi, Yamin: Itu Sah, Cari Lokasi Lain !

SUMBAWA BESAR, SR (07/10/2018)

Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk merelokasi dan membangun RSUD Sumbawa di lahan Balai Benih Utama (BBU) Sering, telah mendapat penolakan 6 dari 9 fraksi melalui Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, belum lama ini. Rapat itu beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rencana Perubahan Perda No. 18 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018. Artinya rencana tersebut harus diurungkan dan Pemda mencari lahan di lokasi lain. Terhadap hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Muhammad Yamin SE., M.Si menilai penolakan 6 fraksi terhadap rencana pembangunan RSUD di BBU Sering itu sah karena disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD. Penolakan Fraksi tersebut tentu akan berkonsekuensi politik dan hukum, jika pemerintah tetap memaksakan kehendak melaksanakan rencana itu. “Pada prinsipnya 6 Fraksi setuju relokasi selama tidak di BBU Sering,” kata Yamin Abe—sapaan politisi Hanura ini.

Dengan penolakan ini, lanjut Yamin Abe, rencana relokasi rumah sakit ke BBU Sering tidak perlu dibahas lagi. Sebab ketika dibahas dan dimasukkan anggarannya dalam APBD, kemudian dilakukan pengerjaan diawali pengurukan, dikhawatirkan berkonsekwensi hukum. Kemungkinan ada pihak yang melakukan gugatan ke PTUN tentang keabsahan anggaran tersebut dalam APBD. Sebagaimana informasi, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Front Nahdliyyin untuk Sumberdaya Alam akan melakukan gugatan. “Untuk membangun harus clear and clean dari sisi dampak bagi daerah sekitarnya selama proses pengurugan, karena ada beberapa hal yang dapat diduga bisa terjadi. Misalnya, daerah itu tempat tergenangnya air saat musim hujan. Ketika pengurukan lahan dilaksanakan Bulan Desember saat memasuki musim hujan akan berdampak ke selokan irigasi Reban Aji dan sawah di belakangnya termasuk Jalan Sering akan terganggu,” bebernya.

Kondisi ini bisa terjadi karena dalam Feasibility Studinya, salah satu yang akan dibangun adalah saluran drainase yang akan melingkari lokasi RSUD tersebut, di samping adanya pelebaran setempat. Tapi ini belum bisa dilaksanakan mengingat anggaran pengerjaan yang menjadi tanggungan daerah belum tersedia. “Jadi dampak dari urugan ini bisa merembes ke sawah dan pemukiman warga,” imbuhnya.

Meski pembangunannya bertahap, tapi anggaran ikutan dari fisik RSUD yang akan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Dan pemerintah derah samasekali belum memperhitungkan secara matang, seperti untuk pelebaran untuk ruas jalan Kaharuddin dan meninggikan jalan yang berlokasi di depan RSUD untuk penyesuaian dan menghindari genangan air yang berdampak bagi pemukiman warga Sering yang posisi lebih rendah. Termasuk drainase, bangunan fisik dan Alkes RSUD tersebut yang membutuhkan anggaran sangat besar. “Rencananya pemerintah pusat hanya memberikan sekitar 91 milyar rupiah dari 250 milyar untuk fisik. Artinya ada 159 yang ditanggung daerah, inipun belum dihitung anggaran peralatan dan lain-lain yang juga menjadi tanggungan daerah,” jelasnya.

Hal penting yang menjadi perhatian Komisi-komisi DPRD, lanjut Yamin Abe, jika tidak mengindahkan pandangan fraksi-fraksi yang menolak pembangunan RSUD di BBU Sering, maka akan menjadi tanggung jawab komisi jika di kemudian hari pembangunan tersebut bermasalah atau terbengkalai. Demikian ketika ternyata dalam proses pembangunannya ditemukan indikasi penyimpangan, maka yang akan berurusan dengan hukum bukan hanya kontraktor, dan aparat pemerintah yang terlibat di dalamnya, melainkan juga Komisi DPRD terutama pimpinannya.

Mengenai keinginan pemerintah memindahkan atau melakukan perubnahan alih fungsi lahan persawahan di BBU Sering, Yamin Abe, mengatakan pasti ada proses secara komprehensif tidak dilakukan secara tiba-tiba dan bim salabim. Jika ini terjadi Yamin Abe meyakini adanya manipulasi administrasi dari sisi waktu perubahan tersebut. Sebab proses relokasi BBU dan perubahan status lahan tersebut belum pernah ada pembahasan dan komunikasi dengan komisi terkait atau DPRD secara kelembagaan. “Tentu ini akan diingat dan mudah dibuktikan jika tiba-tiba sudah lahir kebijakan administratif tentang hal ini, baik tentang keluarnya kebijakan perubahan lokasi BBU maupun alih fungsi lahan. Ini penting diperhatikan oleh komisi-komisi teknis. Karena orang-orang di komisi juga terdiri dari orang-orang fraksi. Maka keputusan di fraksi harusnya juga menjadi keputusan di komisi. Bila berbeda maka ada ketidakkonsistensi dalam mengambil keputusan,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Ratusan Perawat Honorer Mogok Kerja

SUMBAWA BESAR, SR (15/10/2018) Ancaman mogok kerja benar-benar direalisasikan ratusan perawat di Kabupaten Sumbawa, Senin ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *