Home / Kesehatan / HANURA Tetap Tegas Menolak Relokasi RSUD di Balai Benih Sering

HANURA Tetap Tegas Menolak Relokasi RSUD di Balai Benih Sering

SUMBAWA BESAR, SR (02/10/2018)

DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sumbawa melalui Fraksinya di DPRD tetap kekeuh menolak lahan Balai Benih Sering dijadikan lokasi relokasi RSUD Sumbawa. Sebab relokasi di lahan tersebut dinilai lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Di samping itu lokasi Balai Benih tersebut tidak repsentatif untuk pembangunan rumah sakit.

Ketua DPC Partai Hanura Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik yang pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Sumbawa saat dimintai tanggapannya, Selasa (2/10), mengatakan bahwa polemik relokasi RSUD Sumbawa sudah bergulir sejak 2002 lalu dan saat itu direncanakan di Balai Benih Sering. Namun sampai sekarang rencana itu belum terealisasi. Ada beberapa alasannya. Di antaranya lahan Balai Benih harus diganti dengan lahan lain yang lebih bagus. “Saat itu tidak ada yang cocok, jadi tidak bisa digunakan tanpa pengganti,” kata JM—akrab tokoh ini disapa.

Kemudian sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK), ungkap JM, Balai Benih merupakan daerah resapan air, yang menjadi pengaman Kota Sumbawa dari hantaman banjir. Pada musim hujan wilayah tersebut tergenang air setinggi 50—75 centimeter, sehingga jika dipaksakan dibangun RSUD, lahannya harus dipadatkan (diuruk) dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Dengan urugan ini bisa menghabiskan biaya yang sangat mahal menyebabkan terjadi pemborosan yang hampir setara dengan biaya pembangunan gedung rumah sakit.

Alasan lain, lanjut JM yang kini tercatat sebagai Caleg DPR RI nomor urut Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), bahwa rumah sakit memiliki limbah yang cukup berbahaya. Jika dibangun di Balai Benih dikhawatirkan limbahnya akan terkontaminasi dengan air karena posisinya berada di atas aliran air.

JM juga menyinggung biaya pembangunan rumah sakit tersebut yang menggunakan dana pinjaman atau berhutang dengan pihak ketiga. Hal itu dinilai akan membebani daerah dan masyarakat. “Saya rasa 2—3 tahun ke depan relokasi RSUD belum terlalu mendesak karena RSUD yang ada masih bisa direvitalisasi plus revitalisasi puskesmas rawat inap yang telah ada di semua kecamatan dengan tambahan ruang rawat inap. Dengan demikian pelayanan makin dekat, cepat dan murah,” jelas JM.

Jika harus direlokasi, JM menyarankan dapat memanfaatkan tanah Pemda seluas 20 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di wilayah Kecamatan Badas. “Tapi jika tetap dipaksakan harus di Balai Benih Sering, kami atas nama pribadi sekaligus ketua DPC melalui Fraksi Hanura menolak dan tidak bertanggung jawab RSUD. Selain terjadi pemborosan juga menggunakan dana pinjaman atau berutang yang tidak saja akan membebani keuangan daerah tetapi juga masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tegasnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Sumur Wakaf ke-15 Global Wakaf-ACT DIY Diresmikan

YOGYAKARTA, SR (28/11/2018) Menjadi hari yang membahagiakan bagi warga Dusun Rejosari, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *