Home / Pemerintahan / Tiga Anggota DPRD Sumbawa Diberhentikan
Gladi Resik Tiga Anggota DPRD Sumbawa yang baru prosesi PAW

Tiga Anggota DPRD Sumbawa Diberhentikan

SUMBAWA BESAR, SR (25/09/2018)

Dua hari lagi, ada tiga Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Pemberhentian ini akan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumbawa, Kamis (27/9) lusa. Ketiganya adalah H. Ilham Mustami dari Fraksi Hanura, Irwan dari Fraksi PKS dan Agus Salim dari Fraksi Golkar. Pada waktu yang sama tiga wajah baru diangkat dan diambil sumpah janji melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Adalah Hasanuddin SE (Hanura), Rosihan SE (PKS) dan H. Hafied Awad BA (Golkar) untuk masa jabatan 2014—2019. Kepastian ini setelah beredarnya undangan terkait acara tersebut yang ditandatangani Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP.

Untuk diketahui pergantian antar waktu tersebut dilakukan karena tiga anggota DPRD Sumbawa ini pindah partai saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi. H. Ilham Mustami S.Ag pada Pileg 2019 ini hijrah dari Partai Hanura ke Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus tercatat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB. Irwandi pindah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Sumbawa melalui Partai Hanura. Demikian dengan Agus Salim yang semula Golkar kini bergabung dan menjadi Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Sumbawa.

Aturan anggota DPRD yang pindah menjadi caleg partai lain merujuk pada ketentuan pasal 139 ayat (2) huruf i dan pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana dinyatakan, anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi Caleg 2019-2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu. Atau dalam kata lain mereka yang maju bukan lewat partai di saat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019 diberhentikan antar waktu.

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018, menegaskan bahwa Anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu. Ketentuan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD yang maju lewat partai lain ini juga sejalan dengan amanat Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan KPU menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya antara lain mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. (JEN/SR)

Lihat Juga

KPU Sumbawa Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Pilgub NTB

SUMBAWA BESAR, SR (15/10/2018) Prestasi yang diraih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa kian bertambah. ...

One comment

  1. Mantap, pak Rosihan. Semoga Amanah…
    Alhamdulillah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *