MATARAM, SR (14/09/2018)
Polemik perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi ZAM Air Port sangat kontraproduktif jika terjadi pembiaran yang berlarut-larut tanpa titik temu. Tentu ini akan merugikan citra baik masyarakat Gumi Pair Lombok yang terkesan tidak kompak dan bersatu. Padahal sebagai pulau seribu masjid, masyarakat harusnya bangga salah satu tokoh pahlawan nasionalnya diabadikan namanya dalam prasasti Bandara Internasional ZAM. Konfrontasi wacana dan aksi pro-kontra jika tidak ada penyelesaian secara holistik dan kultural akan merugikan semua pihak yang bersengketa. Stigma lama bahwa masyarakat Lombok sulit bersatu dan mudah dipecah belah semakin kuat pembenarannya. Demikian diungkapkan Lalu Andi Sumantri salah satu tokoh Lombok Tengah dari Desa Penujak, Jumat (14/9).
Mamiq Andi—sapaannya, mengaku prihatin dan tidak habis pikir mengapa urusan penggantian nama bandara internasional Lombok diributkan secara terbuka. Padahal dengan perubahan nama tersebut, secara religius dan kultural ada penghormatan kepada ketokohan TGH Zainuddin Abdul Majid sekaligus wujud bhakti warga Gumi Pair menghormati peran kepahlawanan dan perjuangan TGH Zainuddin Abdul Madjid. “Sebagai umara tidak ada yang salah dalam pengabadian nama TGH Zainuddin Abdul Madjid sebagai nama bandara internasional di Pulau Lombok,” ungkapnya.
Mamiq Andi menambahkan dirinya merasa khawatir jika polemik ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat, segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masif. “Untuk itu pemerintah segera turun tangan menenangkan situasi meregangnya sosial kemasyarakatan yang sedang menyimpan bara api ini,” pintanya.
Moderasi Ekskalasi Konflik
Sementara itu tokoh Pemuda Milineal Lintas Ummat, Sudirman Harianto melihat kecendrungan meluasnya ekskalasi konflik pro kontra soal isu bandara diduga atau ditengarai faktor X di balik isu ini. Hal tersebut terlihat dari tampilnya sejumlah tokoh elit yang tidak bebas kepentingan dalam menggalang euphoria psykologi massa dengan jargon-jargon perlawanan. “Segera melakukan moderasi ekskalasi konflik penting dilakukan agar tidak menjadi bola liar yang tidak bisa dikontrol,” tambahnya sembari mengatakan perluasan konflik isu bandara ini terlokalisir di seputaran kalangan tokoh dan elit yang saling berseberangan sikap dan pendapat Sementara itu posisi tawar rakyat diduga hanya dijadikan landasan legitimasi. “Rakyat sebagian besar diorganisir secara instan, mereka bergerak bukan atas kesadaran indegenous dalam memahami peta masalahnya,” paparnya.
Menurutnya, dalam konflik ini yang bertempur wacana hanya sebatas elit politik. Proses penyelesaian atau mediasi konfliknya lebih mudah terlokalisir karena tanpa melibatkan kekuatan rakyat dalam arti sesungguhnya. “Model penyelesaian sangkep mencari titik temu di antara para elit penting dikedepankan secara adil dan transparan untuk mengurai permasalahan dari semua aspek,” pungkasnya. (SR)
