Home / HukumKriminal / Kalah PTUN di Mataram, Kades Tepal Menang di Surabaya
H. Burhan SH MH

Kalah PTUN di Mataram, Kades Tepal Menang di Surabaya

SUMBAWA BESAR, SR (13/08/2018)

Kepala Desa (Kades) Tepal Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Amrullah Ali bisa bernapas lega. Pasalnya upaya bandingnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dikabulkan majelis hakim. Sebelumnya Kades Amrullah Ali kalah di PTUN Mataram setelah digugat Abdullah Jannah dkk yang merupakan enam orang staf desanya. Para staf desa itu melakukan gugatan karena diberhentikan secara sepihak oleh Kades Amrullah.

Kemenangan Kades Tepal tersebut di tingkat banding dibenarkan Kuasa Hukum Pemda Sumbawa, H. Burhan SH., MH yang dicegat usai bersilaturahim dengan Kajari Sumbawa, Senin (13/8). Diakui Haji Burhan, para penggugat mengajukan gugatan karena tidak terima diberhentikan. Menurut penggugat, pemberhentian itu dilakukan tanpa melalui rekomendasi camat. Karena memang salah satu syarat pemberhentian adalah adanya rekomendasi camat. Namun, Kades Amrullah Ali ini menyatakan, bahwa pemberhentian para penggugat ini karena mereka tidak disiplin yakni tidak masuk kantor selama batas waktu yang ditentukan.

Diungkapkan Haji Burhan, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, keputusan Amrullah Ali dinyatakan tidak sah. Ketika itu Kades ini tidak didampingi kuasa hukum. Kemudian, Amrullah Ali selaku tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya. Amrullah pun meminta bantuan Kuasa Hukum Pemda Sumbawa. “Putusannya, berseberangan dengan PTUN Mataram. Yakni mengabulkan keputusan pemberhentian yang dilakukan oleh Kades Amrullah Ali,” tandas Haji Burhan yang juga Asisten 3 Sekda Sumbawa ini, seraya menambahkan atas putusan PTUN Surabaya, tergugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. (JEN/SR)

Lihat Juga

Majelis Adat LATS Kecam Aksi Perampokan di Pulau Moyo

SUMBAWA BESAR, SR (20/09/2018) Salah satu yang mendukung berkembangnya pariwisata di Kabupaten Sumbawa adalah keamanan. ...

One comment

  1. Irwan Satriawan, ST., MT.

    Pemecatan/PHK terhadap oknum yg tidak disiplin pantas utk dilakukan dan itu merupakan sock terapi bagi yg lainnya agar kinerja kedisiplinan hrs diutamakan, agar pelayanan masyarakat dpt optimal.
    Apalagi saat ini banyak sekali yg hamya memanggul nama penanggungjawab tapi seakan2 tdk bertanggungjawab terhadap amanat Pancasila dan UUD ’45 utk percepatan pemvangunan dlm usaha mencapai masyarakat adil makmur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *