Home / Ekonomi / Sehari, LTSP-P2TKI Sumbawa Mediasi Dua Kasus CTKW Bermasalah

Sehari, LTSP-P2TKI Sumbawa Mediasi Dua Kasus CTKW Bermasalah

KERJASAMA MEDIA ONLINE SAMAWAREA DENGAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (06/08/2018)

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa berhasil memediasi dua kasus Calon Tenaga Kerja Wanita (CTKW). Satunya tidak bisa diberangkatkan karena black list Hongkong, dan satunya lagi tidak bisa diberangkatkan karena mengidap penyakit paru-paru basah. Keduanya melalui PPTKIS yang sama yakni PT Surya Pasific Jaya (PT. SPJ). Persoalan keduanya masih berada di penampungan PPTKIS yang hendak memberangkatnya ini. Keluarga meminta agar keduanya dipulangkan. Sebaliknya pihak perusahaan dapat memulangkan kedua CKTW tersebut setelah membayar ganti rugi. Mediasi antara keluarga dengan pihak perusahaan ini berlangsung di Aula Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) Sumbawa, Senin (6/8). Hadir dalam pertemuan ini Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sumbawa, Khaeril Anwar SE selaku Koordinator LTSP-P2TKI, Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Kabupaten Sumbawa, H. Zulkifli didampingi pengurus lainnya, Perwakilan LP4TKI Sumbawa, Elib dan Kepala Cabang PT SPJ Sumbawa.

Kepala PT SPJ, Muhammad Ihsan yang ditemui usai mediasi mengakui jika dua CTKW nya bermasalah. Persoalan ini sudah menemui solusi setelah pihak perusahaan dan keluarga bertemu. Permasalahan ini bermula dari perekrutan CTKW atas nama Dwi A asal Stowe Brang Kecamatan Utan dengan tujuan Hongkong. Ketika CTKW ini diproses untuk pemberangkatan, terungkap bahwa ternyata Dwi telah diblack list masuk Hongkong. Dwi dilarang masuk Hongkong karena sebelumnya pernah bekerja di negara itu tapi bermasalah. Dwi merupakan TKW overstay. “Perusahaan baru mengetahui setelah mengurus berkas pemberangkatan ke Hongkong,” ungkap Ihsan—akrab pengusaha muda ini disapa.

Mengingat Dwi sudah lama di penampungan (BLK), perusahaan menawarkan pindah proses yakni mengalihkan tujuan pemberangkatan misalnya di Taiwan, Singapore atau Malaysia. Perusahaan meminta tawaran ini dibicarakan dengan pihak keluarga. Solusi ini ditawarkan perusahaan untuk menghindari ganti rugi dan mengembalikan uang pinjaman yang harus ditanggung Dwi. “Kami tidak memaksa, hanya memberikan pilihan. Sebab jika dia memaksa pulang otomatis ganti rugi biaya yang dikeluarkan perusahaan, mulai dari uang pinjaman, biaya tiket, medical, makan dan lainnya,” beber Ihsan.

Namun keluarganya tetap bersikeras, Dwi harus dipulangkan. Perusahaan belum bisa memenuhi permintaan keluarga sampai dengan adanya ganti rugi tersebut yang mencapai Rp 6,6 juta. Keluarga Dwi belum sanggup mengganti besarnya kerugian tersebut. “Jadi mediasi ini untuk mengkonsultasikan ganti rugi itu. Keluarga minta keringanan, dan inilah yang masih dalam proses konsultasi. Artinya ada solusi menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujar Ihsan.

CTKW bermasalah lainnya yang dimediasi pada hari yang sama adalah Herni asal Maronge. Tujuan keberangkatannya juga sama yaitu Hongkong. Herni yang sudah lama berada di penampungan (BLK) akhirnya mendapatkan visa untuk segera berangkat. Namun sebelum berangkat dilakukan medical akhir. Hasilnya mengejutkan, Herni dinyatakan mengidap paru-paru basah. Karena penyakit ini PT SPJ tidak bisa memberangkatkannya. Karena itu keluarga minta dipulangkan. Lagi-lagi, PT SPJ tidak memulangkannya karena Herni harus mengganti kerugian perusahaan. Dari kalkulasi perusahaan besarnya kerugian mencapai Rp 12,3 juta. Karena Herni dan keluarganya tidak sanggup, PT SPJ pun memberikan keringanan dari Rp 12,3 juta turun menjadi Rp 5,3 juta. “Istilahnya bagi beban, sama-sama ganti rugi. Mediasi inilah yang menjadi jembatan bagi untuk mengkonsultasikan ke pihak keluarga CKTW itu sekiranya berapa kemampuannya. Ini solusi yang kami berikan agar persoalan ini bisa secepatnya tuntas,” tandasnya.

Sementara Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sumbawa, Khaeril Anwar SE mengatakan, mediasi ini sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan antara perusahaan dengan CTKW. Inilah salah satu fungsi keberadaan LTSP-P2TKI untuk meminimalisir kasus-kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia baik pra dan saat penempatan, tapi juga pasca penempatan. Dalam menyelesaikan kasus CTKI/TKI di LTSP-P2TKI, semua pihak berkompeten hadir mulai dari ASPTAKI, LP4TKI, Disnaker dan lainnya yang memiliki jaringan dalam dan luar negeri. “Melalui LTSP-P2TKI ini kami berharap mampu meminimalisir persoalan tenaga kerja dari hulu hingga hilir atau dari pra hingga pasca penempatan,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Gubernur Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Manggaukang Kadis Perpusip

MATARAM, SR (18/10/2018) Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *