Home / Ekonomi / Disnak Sumbawa dan TNI Gagalkan Pengiriman 67 Ekor Sapi ke Bima

Disnak Sumbawa dan TNI Gagalkan Pengiriman 67 Ekor Sapi ke Bima

KERJASAMA MEDIA ONLINE SAMAWAREA DENGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA 

SUMBAWA BESAR, SR (24/07/2018)

Tim Pengawasan Ternak Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dan TNI berhasil menggagalkan pengiriman ternak yang diduga melanggar aturan, Selasa (24/7) dinihari pukul 03.00 Wita. Sebanyak 67 ekor sapi yang diangkut menggunakan 5 truk ini diamankan dan langsung dititip di Holding Ground Kecamatan Badas. Rencananya puluhan ternak yang pengangkutannya tersentral di Kecamatan Alas tersebut hendak dikirim ke Kabupaten Bima. Sedangkan pemilik ternak, Irfandi termasuk para sopir truk menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sumbawa.

Hal ini dibenarkan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin, M.Si saat ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Selasa siang. Informasi tentang pengangkutan ternak ini diterimanya sejak kemarin, bahwa ada pengumpulan ternak di Alas dan Buer. Timnya meluncur ke lokasi untuk menemui pemilik ternak, namun yang ada hanya penjaganya. Dari penjaga itu diketahui sejumlah ternak tersebut akan dikirim ke Bima. Timnya sempat mengingatkan untuk mengurus izin pengiriman dan pihaknya siap membantu untuk mempercepat proses rekomendasinya. “Sebetulnya tidak kami ingatkan, pengusaha ternak mempunyai kewajiban mengurus rekomendasi dari sini, izinnya tetap dari provinsi. Izin pengiriman ternak, tapi rekomendasinya dari kita,” kata Talif—akrab Kadis ramah ini disapa.

Kadis Peternakan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin M.Si

Rupanya saran itu tidak diindahkan. Pemilik ternak tetap memaksa melakukan pengangkutan dan pengiriman tanpa rekom dari dinasnya. Untuk mengambil tindakan, pihaknya tidak mungkin bergerak sendiri melainkan berkoordinasi dengan Kodim 1607 Sumbawa dan Kompi Senapan B. Saat iring-iringan truk pengangkut ternak memasuki wilayah Badas, Tim Pengawasan Ternak dan TNI Kompi Senapan B sudah siap menunggu. Ketika melintas di depan Kompi langsung dicegat dan digiring masuk markas untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah memastikan tidak dilengkapi dokumen pengiriman, ternak diamankan dan dititip di Holding Ground. Sementara pemilik ternak, sopir dan truknya digelandang ke Kantor Satpol PP untuk proses lebih lanjut. Selain tak dilengkapi rekom dari Dinas Peternakan, pengiriman ternak pada malam hari dilarang. Pengiriman hanya diperbolehkan dari pukul 06.00 hingga 18.00 Wita. “Pemilik ternak dapat dijerat Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Lalulintas Ternak dan/atau Bahan ternak,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos M.Si mengatakan tindakan yang bisa dilakukan dalam kasus ini ada dua yakni non projustitia dan projustia. Non projustitia akan diambil jika pemilik ternak bisa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengiriman ternak. Namun jika dalam waktu 2×24 jam tidak bisa melengkapinya, langsung diproses secara projustia sesuai dengan kewenangan Penyidik Pol PP. “Sesuai ketentuan yang berlaku yakni Perda nomor 12 tahun 2013 pasal 2 ayat 1 tentang setiap orang atau badan yang mengeluarkan dan atau memasukan ternak dan atau bahan ternak mengeluarkan dan atau memasukan sementara ternak dari dan ke daerah wajib memiliki izin dari bupati atau pejabat yang mewakili,” terangnya, seraya menyebutkan pengangkutan ternak itu tanpa izin dari Bupati melalui dinas terkait.

Sementara Deni—sopir sekaligus pemilik truk mengaku sangat menyesal mengangkut ternak tersebut. Sebab dia dan teman-temannya merasa tertipu oleh pemilik ternak. Sebelumnya ketika ada penawaran pengangkutan ternak, mereka sempat menanyakan tentang kelengkapan dokumen ternak. Mereka diyakinkan bahwa ternak itu tidak bermasalah dan memiliki surat yang lengkap. Deni mengaku percaya karena pengangkutannya dalam jumlah banyak dan tidak mungkin tak berizin ataupun bermasalah. Akhirnya disepakati biaya pengangkutan Rp 2,2 juta per truk dari Sumbawa menuju Bima. Ternyata dalam perjalanan mereka dicegat petugas dan terungkap jika pengiriman ternak tanpa rekom atau ijin dari bupati atau pejabat yang mewakili. “Kami ini korban, selain rugi materi juga rugi waktu. Kami kapok melanjutkan perjalanan meski nantinya pemilik ternak sudah melengkapi dokumen terkait ternak itu,” tandasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Presiden Minta Divestasi Freeport Dituntaskan Tahun ini

JAKARTA, SR (30/11/2018) Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait kembali melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan divestasi ...

One comment

  1. Irwan Satriawan, ST., MT.

    Shock Therapy bagi pelanggar Dan pelajaran utk yang lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *