Home / HukumKriminal / Terlibat Kampanye Paslon, Kades Lape Digelandang ke Kejaksaan
Kades Lape, JA (pegang HP) didampingi penyidik Polres Sumbawa saat pelimpahan di Kejaksaan Negeri Sumbawa, Selasa (15/5/2018)

Terlibat Kampanye Paslon, Kades Lape Digelandang ke Kejaksaan

SUMBAWA BESAR, SR (16/05/2018)

Kepala Desa Lape Kecamatan Lape, JA digelandang polisi ke Kejaksaan Negeri Sumbawa. Pelimpahan oknum kades yang dijadikan tersangka tindak pidana pemilu (Tipilu) ini setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21). “Kami sudah menerima berkas perkara tahap kedua disertai pelimpahan tersangka dan barang bukti,” ungkap Kasi Pidana Umum (Pidum), Lalu Mohammad Rasyidi SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/5) kemarin.

Selanjutnya, Rabu (16/5) hari ini, ungkap Rasyidi—akrab jaksa muda ini disapa, oknum Kades tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumbawa untuk dilaksanakan persidangan. Dalam menghadapi sidang nanti, pihaknya telah membentuk Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Untuk diketahui, munculnya kasus Tipilu ini setelah adanya laporan Panwas Kecamatan Lape kepada Panwaslu Kabupaten, bahwa Oknum Kades Lape ini menghadiri kampanye salah satu pasangan calon Pilgub NTB. Dalam kesempatan itu oknum kades memberikan kata sambutan. Padahal sudah ada surat edaran yang melarang ASN dan perangkat desa terlibat dalam kampanye Pilgub NTB. Tindakan oknum kades ini dapat dijerat pasal 71 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota junto pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara.

Ditemui terpisah, Kades Lape JA menuturkan bahwa sebelum terjerat kasus Tipilu, dia didatangi tim Paslon Pilgub NTB nomor urut 4 untuk meminjam gedung tempat karena akan diadakan silaturahim. Dia juga diminta hadir untuk membuka acara disertai dengan pemberian undangan untuk kepala desa. “Saya hadir karena sebagaimana yang saya sampaikan di tengah masyarakat apapun kegiatan masyarakat jadi saya sebagai kepala desa harus ikut,” katanya.

JA mengaku saat membuka acara kampanye itu, dia tidak menyampaikan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon. Ia hanya menyampaikan himbauan untuk menjaga keamanan dalam Pilkada sekaligus menyampaikan surat edaran Bupati Sumbawa yang salah satu poinnya dilarang untuk ikut sebagai tim kampanye.

Namun dia pernah mengatakan, bahwa Ali BD sudah banyak memberikan kesejahteraan kepada rakyat melalui pinjaman Bank BSK. “Saya katakan walaupun beliau bupati di Lombok Timur tapi beliau sudah banyak membantu rakyat saya yang kebetulan saya sering menangani masalah termasuk tunggakan pinjaman seperti itu. Ini mungkin suasana politik di desa saya. Kebetulan masa jabatan saya sebagai kades habis pada tahun 2019, jadi ada gap-gap seperti itu sehingga muncul kasus ini,” bebernya.

Kendati demikian Ia belum mengetahui dimana letak kesalahannya meski sudah beberapakali dipanggil Panwas. “Saya belum tahu letak kesalahan saya dimana. Mungkin nanti mungkin di pengadilan saya baru tahu apa kesalahan saya,” ujarnya seraya menyatakan apapun prosesnya akan diikuti, yang jelas dia tidak pernah mengarahkan masyarakatnya memiliki salah satu pasangan calon. (JEN/SR)

Lihat Juga

Sumbang 2,5 M, Sandi Didampingi SJP Sambangi Korban Gempa Lombok

MATARAM, SR (16/08/2018) Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, Rabu (15/8) pagi pukul 08.00 Wita ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *