Home / Ekonomi / Satgas dan PPTKIS Satukan Persepsi Lahirkan Solusi Penanganan TKI

Satgas dan PPTKIS Satukan Persepsi Lahirkan Solusi Penanganan TKI

SUMBAWA BESAR, SR (16/05/2018)

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak pernah ada habisnya. Karena itu diperlukan upaya dan pemahaman yang sama dari berbagai leading sektor terkait untuk bersama-sama meminimalisir kasus TKI atau yang juga disebut Pekerja  Migran Indonesia (PMI) ini khususnya di Kabupaten Sumbawa. Guna menyamakan persepsi untuk melahirkan solusi dari permasalahan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tim Satuan Tugas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, Rabu (16/5).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) Sumbawa ini menghadirkan Apjati Sumbawa, Aspataki Sumbawa, PPTKIS, BP3TKI, para legal, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Imigrasi. Selain itu kegiatan yang dipandu Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Khaeril Anwar SE ini juga dihadiri langsung Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur.

Dalam rapat itu Elib dari BP3TKI menyebutkan tercatat ada 43 kasus PMI di Kabupaten Sumbawa yang ditangani pihaknya. Dari sejumlah kasus ini, 4 di antaranya meninggal dunia. Sebagian PMI yang meninggal dunia ini bekerja di Saudi Arabia yang pemberangkatannya rata-rata ilegal. Hal inilah yang membuat pemerintah kesulitan memulangkan jenazahnya karena tidak tersedianya pos anggaran. Karena itu keluarga mengikhlaskan untuk dikebumikan di negara tersebut. Kemudian 7 kasus PMI yang overstay yang semuanya bekerja di negara timur tengah. Mereka tidak pulang karena diimingi gaji tinggi, dan merasa nyaman karena majikan yang baik hati. Harusnya ada kewajiban dari PPTKIS tiga bulan sebelum berakhirnya kontrak untuk mengingatkan PMI, karena masih dalam tanggung jawab perusahaan. Selebihnya 27-an kasus terjadi pada pra penempatan atau masih di Balai Latihan Kerja. Untuk kasus ini kebanyakan CTKI minta dipulangkan. Meski bukan sepenuhnya kesalahan di PPTKIS melainkan di calon PMI, tapi diharapkan perusahaan melakukan evaluasi cara perekrutan. Perusahaan harus meyakinkan calon PMI bagaimana caranya mereka betah di BLK di samping ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban termasuk sanksi-sanksi bagi Calon PMI yang mengundurkan diri (MD). Di bagian lain Elib menyentil masih lemahnya PPTKIS dalam melakukan monitoring terhadap PMI yang sudah ditempatkan di negara tujuan. Selama ini PPTKIS lebih cenderung hanya mengurus perekrutan dan penempatan padahal ada kewajiban untuk memonitoring perkembangan dan kondisi PMI yang ditempatkan.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Khaeril Anwar SE bersama Kadisnakertrans, Ir Syafruddin Nur saat memberikan arahan kepada PPTKIS, APJATI dan Aspataki

Aminah Mastar—paralegal dari LSM Pena, mengaku kasus PMI yang banyak ditangani adalah overstay. Para pekerja migran ini secara inisiatif bekerja pasca kontrak. Ini diketahui ketika mereka mendapat masalah seperti gaji tidak dibayar, disiksa majikan dan tindak kekerasan lainnya. Rata-rata mereka menginginkan pihaknya selaku pegiat LSM untuk mengupayakan hak-hak PMI tersebut termasuk pengurusan asuransi. Padahal keberadaan mereka pasca kontrak itu ilegal. Untuk itu Aminah—akrab aktivis perempuan yang dikenal kritis ini, berharap PPTKIS memberikan pemahaman yang kuat kepada PMI agar mereka tidak melakukan hal-hal ilegal setelah habis masa kontrak. “Kami tahu itu kesalahan pekerja migrant, tapi kami tetap menanganinya karena kami melihat dari sisi kemanusiaannya,” ujar Aminah.

Aminah di kesempatan itu juga mengungkap adanya modus baru perekrutan. Meski berasal dari Sumbawa tapi mereka direkrut dan diminta mengurus KTP dari luar daerah. Aminah juga mengkritisi minimnya respon Pemda terhadap perempuan terutama yang menjadi pekerja migrant. Pemerintah dengan bangganya menyebut PMI sebagai pahlawan devisa dengan remittance yang cukup tinggi. Tapi tidak ada alokasi anggaran bansos dalam menangani masalah PMI.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Sumbawa, H. Zulkifli mengakui jika banyak kasus calon PMI yang mengundurkan diri (MD) saat berada di penampungan (BLK). Kesannya ini kesalahan perusahaan, padahal calon PMI itu yang salah, minta dipulangkan dengan berbagai macam alasan. Jika ada PMI yang MD, secara materi telah merugikan perusahaan, tentunya secara aturan calon PMI tersebut harus mengganti kerugian perusahaan. “Celakanya lagi mereka minta pulang karena ada sponsor lain yang menghubungi. Setelah pulang dan tiba di kampung halamannya, calon PMI itu diterbangkan sponsor lain ke negara tujuan yang lain. Kami tetap diposisikan sebagai pihak yang salah karena ada pihak ketiga seperti oknum LSM yang berada di belakangnya. Tidak jarang kami harus berurusan dengan pihak kepolisian,” tukas Haji Zul—sapaan direktur PT Serumpun ini. Demikian dengan PMI yang overstay, ini terjadi karena kerjasama antara pekerja itu sendiri dengan pihak Agency. Ia mengaku sempat komplin, tapi agency mengatakan bahwa pasca kontrak sudah bukan urusan perusahaan.

Hal senada diungkapkan Ketua APJATI Sumbawa, Burhanuddin. Ia meminta kepada Disnakertrans untuk tidak cepat merespon persoalan yang dilaporkan keluarga PMI. Apalagi harus menerima informasi secara sepihak. Pemerintah harusnya mengarahkan masalah itu untuk diselesaikan secara internal perusahaan agar dapat diketahui duduk persoalannya. Dia juga meminta pihak kepolisian lebih mengedepankan mediasi daripada penegakan hukum. Sebab ketika sudah ditangani polisi, maka akan terbentuk opini negative masyarakat terhadap PPTKIS. Padahal belum tentu laporan dari keluarga PMI itu benar adanya.

Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, AIPTU Arifin Setioko S.Sos menegaskan bahwa polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum terkait kasus TKI, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Disnakertrans maupun perusahaan yang merekrut dan memberangkatkannya. Hal ini diharapkan agar ada solusi dari persoalan itu meski secara hukum kasus tersebut bukan delik aduan melainkan tindak pidana murni. Ia mengingatkan PPTKIS untuk berhati-hati dalam melakukan perekrutan, harus berjalan di atas aturan sehingga tidak terjerat persoalan hukum.

Sukardi Tayeb S.Sos—pejabat dari Dinas Sosial Sumbawa mengaku instansinya tidak banyak dilibatkan dalam menangani kasus-kasus pekerja migrant. Meski demikian Disos memiliki program untuk pekerja migrant yang bermasalah atau gagal seperti mengalami tindak kekerasan majikan. Terhadap pekerja migrant yang kurang beruntung ini akan diberdayakan dengan memberikan bantuan modal usaha atau modal kerja. “Dalam pemberdayaan ini kami bekerjasama dengan Disnakertrans,” imbuhnya.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sumbawa, Khaeril Anwar SE mengatakan, rapat ini sangat penting dan strategis. Di samping sebagai ajang silaturrahim juga wadah untuk menyamakan persepsi guna melahirkan solusi dalam meminimalisir kasus-kasus yang menimpa calon pekerja migrant maupun pekerja migrant asal Sumbawa di luar negeri baik yang pemberangkatannya legal maupun ilegal. Rapat ini juga mencari solusi bagaimana pekerja migrant yang kurang beruntung di luar negeri dapat diberdayakan dengan memberikan bantuan modal usaha. “Inilah tujuan dari rapat evaluasi ini dengan harapan kasus-kasus yang sudah terjadi ini dapat ditekan di masa mendatang apalagi sudah ada LTSP-P2TKI yang memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,” tandasnya.

Harapan yang sama diungkapkan Kadis Nakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur yang menilai rapat evaluasi ini sangat strategis, mengingat banyak persoalan pekerja migrant yang terus muncul setiap tahunnya. Rapat ini untuk menguatkan sinergitas antara satu dengan lainnya, dalam memberikan kemudahan penanganan masalah yang mendera pekerja migrant. Selaku Ketua Satgas, Syafruddin juga berharap keberadaan LTSP-P2TKI mampu meminimalisir persoalan dari hulu hingga hilir atau dari pra hingga pasca penempatan. “Saya apresiasi pertemuan ini semoga dapat melahirkan solusi terbaik bagi masa depan pekerja migrant sehingga predikat pahlawan devisa ini pantas untuk disematkan,” pungkasnya. (JEN/SR/*)

 

Lihat Juga

Pasca Gempa, Bupati KLU Pastikan Tiga Gili Pulih dan Aman

LOMBOK UTARA, SR (16/08/2018) Tiga gili (Trawangan, Meno dan Air) Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *