Home / Pemerintahan / Kecamatan Ujung Tombak Pelayanan Pemerintah Daerah

Kecamatan Ujung Tombak Pelayanan Pemerintah Daerah

SUMBAWA BESAR, SR (16/05/2018)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik hingga tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan, terkait peran dan fungsi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus terimplementasikan. Karena itu Bagian Pemerintahan Sekratariat Daerah Kabupaten Sumbawa bersama KOMPAK NTB menggelar Sosialisasi dan Replikasi Surat Edaran Bupati tentang panduan teknis mekanisme rapat koordinasi kecamatan, Rabu (16/5) pagi tadi.

Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa yaitu “Terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan semangat gotong royong”, Pemerintah Daerah telah merumuskan beberapa misi utama. Di antaranya mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mengembangkan potensi unggulan daerah serta meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Disampaikan pula bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan visi-misi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi kecamatan selaku perangkat daerah yang memiliki wilayah kerja. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa No. 80 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan. Regulasi tersebut mengatur bahwa kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selain itu, kecamatan juga melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat melaksanakan pelimpahan wewenang bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Terkait hal tersebut, kecamatan sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa mempunyai peran yang sangat strategis karena kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten. Peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di kabupaten maupun kecamatan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi terpadu dengan melibatkan stakeholders di kecamatan. Adapun stakeholders di kecamatan meliputi instansi pemerintah di kecamatan, forum komunikasi pimpinan kecamatan, unit pelaksana teknis dinas/badan di kecamatan, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para kader pos pelayanan terpadu (posyandu).

Lebih jauh dijelaskan, panduan pelaksanaan rapat koordinasi terpadu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dengan kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Sumbawa kepada Camat se-Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sementara itu, Perwakilan KOMPAK Pusat, Uli Noyang dalam kata pengantarnya menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan daerah kedua setelah Kabupaten Lombok Timur yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan replikasi Surat Edaran Bupati untuk menyusun panduan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat melalui praktik baik, terobosan atau ide yang baik. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu acuan untuk praktek baik ini, yang akan disosialisasikan di seluruh Indonesia. Diharapkan melalui rapat koordinasi kecamatan terpadu di kecamatan, dapat mengakomodir permasalahan, perkembangan dinamika masyarakat, masukan dan saran terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dasar. Selain itu dapat dipetakan solusi pemecahan masalah dan pengendalian terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan, desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa, dengan tetap mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. (SR)

 

Lihat Juga

Presiden Jokowi Kukuhkan Anggota Paskibraka 2018 di Istana Negara

JAKARTA, SR (16/08/2018) Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengukuhkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *