Home / HukumKriminal / Penetapan Tersangka Salah Orang, Kejati akan Digugat Praperadilan
Dr. Umaiyah SH MH

Penetapan Tersangka Salah Orang, Kejati akan Digugat Praperadilan

Kasus Merger BPR NTB

SUMBAWA BESAR, SR (11/02/2018)

Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, 5 Februari 2018 lalu. Penetapan tersangka berinisial IKH dan MTW ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016. Kejaksaan menduga terjadi penggunaan anggaran operasional diduga fiktif senilai Rp 1,1 miliar. Mereka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3  UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP.

Penetapan tersangka tersebut membuat kuasa hukum tersangka IKH, keberatan. Kepada SAMAWAREA, Minggu (11/2) malam ini, Pengacara Dr. Umaiyah SH MH menilai kejaksaan telah salah orang dalam menetapkan tersangka. “Memang sampai sekarang kami belum menerima surat penetapan klien kami (IKH) sebagai tersangka, ini kami ketahui setelah membaca di media massa. Tapi kami nyatakan penetapan tersangka itu error in persona atau salah orang,” tukas Umaiyah—sapaan akrab pengacara kondang yang sudah banyak memenangkan perkara-perkara besar ini.

Umaiyah menegaskan, Kejati telah menetapkan tersangka kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Sebaliknya orang yang berbuat justru tidak dijadikan tersangka. “Inikan aneh dan lucu, orang lain yang berbuat tapi klien kami yang dijadikan tersangka,” tukasnya.

Penetapan tersangka biasanya ada kaitan dengan kewenangan dan tupoksinya. Ini agar seseorang dapat bertanggung jawab terhadap kewenangan dan tupoksi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun dalam SK Gubernur terkait tim konsolidasi, tidak  memuat tupoksi yang jelas sehingga bentuk tanggungjawab tentunya tidak bisa dibebankan kepada ketua maupun wakil ketua tim konsolidasi. Karena tanggungjawab dari SK Gubernur sendiri ada penanggungjawab dari kegiatan konsolidasi yaitu Kabag Sarana Perekonomian. Dan  Direksi hanya bersifat membantu dan mengikuti perintah. Menjadi aneh ketika muncul masalah, pemilik memerintah menjadi aman dan penerima perintah menjadi korban.

Untuk diketahui juga, persoalan konsolidasi ini sudah lama diributkan. Saat itu kliennya (IKH) yang diposisikan sebagai Ketua Tim Konsolidasi tengah menjalani proses hukum di Polres Sumbawa. Semua kegiatan terkait konsolidasi termasuk pembelian server dan asset-aset yang berkaitan dengan operasional tim konsolidasi, tanpa keberadaan kliennya secara fisik. Semua itu merupakan kegiatan yang dilakukan pemilik melalui Kepala Biro Ekonomi Pemprov NTB saat itu. Pembelian asset maupun biaya study banding Anggota DPRD NTB terkait konsolidasi berasal dari dana kumpulan semua PD BPR di wilayah NTB. Masing-masing BPR ini dimintai uang sebesar Rp 100 juta, tapi dalam perjalanannya dinaikkan menjadi Rp 300 juta. Kliennya yang saat itu berada di Sumbawa sedang menjalani proses hukum pernah diinformasikan terkait dengan pembelian server ini. Namun secara tegas kliennya menolak dan tidak menandatangani pembayaran server karena tidak melalui pengadaan barang dan jasa yang terlebih dahulu harus dilaksanakan tender. “Seharusnya kejaksaan menjadikan pemilik dalam hal ini oknum Kepala Biro Ekonomi ketika itu menjadi tersangka, bukan klien kami,” sesal Umaiyah berulang-ulang.

Terkait dengan adanya tandatangan kliennya terhadap kegiatan yang dilaksanakan pemilik, Umaiyah menyatakan bahwa kliennya hanya sekedar pihak yang mengetahui, itupun tandatangan dilakukan setelah barang-barang yang ada sudah terbeli. “Tandatangan sebagai orang yang mengetahui itu tidak berkapasitas sebagai pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Demikian juga ketika berbicara masalah korupsi barang dan jasa, tentunya ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena itu sangat keliru menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Dasar hukum pengadaannya tidak jelas. Kemudian ada SK Gubernur kepada klien kami yang tidak ada tupoksinya baik tentang kewenangan maupun tanggungjawab. Jadi bagaimana minta pertanggungjawaban kepada orang yang tidak punya kewenangan. Sungguh aneh tapi nyata,” tukasnya.

Di bagian lain, Umaiyah mengaku bahwa kasus ini menjadi tandatanya besar baginya. Ketika berbicara kerugian negara, tentu harus ada dasarnya. Sebab dana itu adalah pengelolaan PT (perseroan terbatas)  atau perusahaan daerah adalah asset yang dipisahkan bukan bersumber dari pemegang saham. Dana yang dikelolah bank apabila ada penyimpangan maka diarahkan pada pidana perbankan bukan tindak pidana korupsi. “Jadi harus jelas dulu sumber dananya,” ungkap Umaiyah.

Karena itu untuk memperjelas posisi kasus ini, pihaknya akan bersikap dengan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap kliennya. Pihaknya juga berencana mengajukan PTUN di Pengadilan untuk memastikan ada kerugian negara atau tidak. “Rencananya permohonan PP ini akan kami ajukan Senin (12/2) besok, sedangkan PTUN menyusul,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Ratusan Prajurit Karya Bhakti Jelang Penjamasan Pataka Kodam IX/Udayana

BALI, SR (22/05/2018) Persiapan pelaksanaan Penjamasan Pataka Kodam IX/Udayana, ratusan Prajurit TNI melaksanakan gotong royong ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *