Home / Kesehatan / Bayi Debora Korban Kapitalisme Sekuler Oleh Negara, Islam Kaffah Terapinya
dr. Nila Primasari

Bayi Debora Korban Kapitalisme Sekuler Oleh Negara, Islam Kaffah Terapinya

Oleh: dr. Nila Primasari

SUMBAWA BESAR, SR (01/12/2017)

Indonesia kembali berduka, kasus kematian bayi Debora yang tentunya menyisakan duka bagi orangtuanya hingga seumur hidup mereka. Bagaimana tidak, seorang bayi lucu dibawa oleh orangtuanya ke rumah sakit untuk meminta pertolongan karena sakit sesak nafas yang dideritanya. Kejadian tersebut tentulah menyisakan PR bagi layanan kesehatan, yang masih dinilai buruk, yang juga masih menjadi permasalahan klasik di negeri ini. Berbagai macam tudingan bermunculan, ada pihak yang menuding bahwa penyebabnya adalah pelayanan rumah sakit buruk, dalam hal ini para tenaga medis dijadikan pihak yang paling bertanggungjawab, ada pula pihak yang berpendapat bahwa penyebabnya adalah bahwa rumah sakit saat ini telah mengabaikan sudut pandang kemanusiaan, lebih mengedepankan komersialisasi atau keuntungan semata (profit oriented). Analisis semacam ini bukan berarti tidak boleh kita benarkan, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bahwa apakah memang selama ini sistem kesehatan kita sudah benar-benar mampu menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan yang memadai dan manusiawi, karena kasus Debora di negeri ini bukanlah kali pertama, bahkan ada banyak di luar sana yang tidak tertangkap oleh media Kejadian serupa atau bahkan kejadian lain akibat sistem kesehatan kita yang masih perlu dibenahi.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Buku Pegangan Sosialisasi JKN, hal. 16). Program JKN dilaksanakan lewat lembaga bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan landasan pelaksanaannya yakni UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Menurut UU No. 40/2004, jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS. Sedangkan UU No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: PP No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) (Bu ku Pegangan Sosialisasi JKN, hal 10). Artinya setiap warga negara yang ingin mendapatkan layanan kesehatan maka harus membayar iuran (premi) sesuai dengan aturan yang ada.

Pesanan Asing

Konsep SJSN yang ditetapkan di Indonesia ini merupakan bagian dari Konsensus Washington dalam bentuk Program SAP (Structural Adjustment Program) yang diimplemetasikan dalam bentuk LoI antara IMF dan Pemerintahan Indonesia untuk mengatasi krisis. Program SAP inilah yang diterapkan IMF kepada negara-negara pasiennya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Selama periode 1997-2002, Indonesia dan IMF telah delapan kali menandatangani Letter of Intent (LoI) yang berkonsekwensi dengan keharusan Indonesia menghasilkan sejumlah undang-undang sebagai tindak lanjutnya. Akibatnya dapat dibayangkan, hampir semua undang-undang yang disahkan oleh DPR adalah pesanan asing. Bahkan kebanyakan draft-nya sudah dibuat oleh mereka sedangkan DPR hanya bertugas sebagai tukang stempel saja. Dalam bidang kesehatan ini lahirlah UU SJSN dan BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisasi layanan publik di bidang kesehatan.

Pembuatan UU SJSN dan BPJS merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Asian Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, ”Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Nilai pinjaman program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp 2,25 triliun dengan kurs 9.000/US$. Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis.

Pelepasan Tanggungjawab Negara dalam Mengurusi Rakyat

Perihal yang menimpa bayi Debora bukan hanya terbatas pada persoalan teknis layanan kesehatan oleh institusi pemberi layanan yaitu pihak rumah sakit. Bahkan rumah sakit dalam hal ini boleh dikatakan juga sebagai korban, karena rumah sakit adalah sebuah institusi layanan yang dalam melaksanakan kegiatannya sudah barang tentu membutuhkan biaya. Dalam hal inilah maka seharusnya Negara hadir untuk menjamin ketersediaan layanan kepada masyarakat secara gratis, bukan membebankan hal tersebut kepada pelaksana teknis layanan yaitu rumah sakit, sehingga ketika Negara berlepas tangan maka otomatis rumah sakit akan mencari dana sendiri untuk “menghidupi dirinya”, sehingga tidak tepat dikatakan bahwa rumah sakit bersifat komersil dalam hal ini jikalau menetapkan besaran tertentu dalam memberikan layanan. Jadi yang menjadi akar persoalan adalah bahwa Negara berlepas tangan dalam menjamin kebutuhan kesehatan rakyatnya, konkritnya adalah dengan melalui mekanisme asuransi melalui BPJS tadi. Rakyat harus membayar sejumlah premi tertentu agar mendapat layanan kesehatan, bahkan apa dan bagaimana bentuk layanan tersebut seluruhnya diatur oleh BPJS. Pelepasan tanggung jawab ini tidaklah asing dalam sebuah system bernegara kita, karena Negara ini telah mengadopsi satu paradigma mendasar untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bernegaranya dengan system kapitalisme sekuler, rakyat akan mengurus dirinya sendiri, Negara hanya sebagai fasilitator dan regulator saja. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem kapitalisme sekuler ini adalah system yang meniadakan pengaturan urusan manusia oleh Allah SWT melalui syariat-NYa. Padahal sudah dapat kita pastikan bahwa aturan dari Pencipta adalah pasti aturan terbaik, karena sangatlah logis bahwa hanya Penciptalah yang paling tau bagaimana agar mahluk-Nya dapat hidup secara baik. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana agar kebutuhan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi secara baik dan manusiawi. Tentunya Allah SWT dalam hal ini telah menyediakan seperangkat aturan yang komprehensif agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Sistem ekonomi yang dibangun akan mencukupi APBN guna menghidupi kebutuhan layanan kesehatan, sumber APBN yang berasal dari sumber yang besar seperti kekayaan alam akan dikelola sesuai tuntunan syariat, sehingga hasilnya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Tidak seperti yang terjadi dalam system kapitalisme dimana kekayaan alam yang melimpah di negara ini dikuasai oleh para pengusaha (kapitalis), sehingga hasilnya pun dinikmati sebagian besar para kapitalis, rakyat hanya menerima remahannya saja. Sehingga defisit anggaran akan terus berlangsung, bahkan menjadi mutlak adanya, sehingga pada akhirnya beban defisit pun akan kembali ditanggung oleh rakyat melalui mekanisme pemangkasan segala macam bentuk subsidi, bertambahnya utang terutama utang luar negeri, yang sampai hari ini menurut para pakar akan sangat mustahil terbayarkan, dan juga melalui penambahan cakupan jenis dan besaran pajak. Hal ini menjadi sebuah lingkaran syaitan yang tidak akan pernah putus selagi paradigma mendasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara masih dengan menggunakan paradigma kapitalis sekuler. Sehingga sudah selayaknyalah kita mencoba alternative lain untuk memutus lingkaran syaithan tersebut, agar layanan kesehatan bagi rakyat dapat terpenuhi secara gratis dan berkualitas. Institusi layanan seperti rumah sakit pun akan dapat focus bekerja dalam ranah teknis layanan kesehatan, tidak perlu memikirkan ketersediaan dana layanan, karena sudah diurusi oleh negara secara totalitas, berikut perangkat di dalamnya seprti tenaga medis dan paramedisnya pun dapat bekerja dengan maksimal dan nyaman dalam melayani pasien. Alternatif tersebut adalah penerapan syariat Islam dalam skala negara, paradigma mendasar yang dibangun adalah dengan kerangka iman kepada Pencipta dan Pengatur kita yaitu Allah SWT, yang menghasilkan ketundukan secara totalitas terhadap syariat-Nya. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam menerapkan aturan Allah dalam segala hal termasuk dalam sistem kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan lain-lain, baik dalam level individu, masyarakat maupun negara, sehingga dapat terwujud rahmat bagi seluruh alam. (*)

Lihat Juga

Gubernur NTB: 1000 Hari Pertama Kehidupan Penentu Kualitas SDM

MATARAM, SR (23/11/2017) Pentingnya peran wanita sebagai ibu dalam melahirkan dan “mencetak” generasi yang berkualitas ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *