Home / HukumKriminal / Tidak Kembalikan Kendaraan Dinas, Anggota DPRD Terancam Pidana

Tidak Kembalikan Kendaraan Dinas, Anggota DPRD Terancam Pidana

SUMBAWA BESAR, SR (24/11/2017)

Meski sudah menerima tunjangan transportasi, namun masih saja ada anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang belum mengembalikan kendaraan dinas. Hal ini bisa menjadi temuan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Pasalnya sejak Oktober 2017 lalu, Anggota DPRD Sumbawa telah menerima tunjangan transportasi Rp 10,5 juta per bulan. Ketika kendaraan dinas seperti trail yang selama ini digunakan untuk operasional, masih mengendap hingga saat ini, artinya uang tunjangan transportasi tersebut harus dikembalikan, dan bisa terancam tidak menerima tunjangan serupa untuk Bulan November.

PLT Sekretaris DPRD Sumbawa, I Made Patrya AP yang ditemui SAMAWAREA belum lama ini mengakui jika masih ada beberapa anggota DPRD Sumbawa yang belum mengembalikan kendaraan dinas. Pengembalian kendaraan dinas bagi anggota DPRD kecuali unsure pimpinan, telah diatur dalam PP No. 18 tahun 2017 tentang Peningkatan Tunjangan Penghasilan Anggota DPRD. Untuk 6 mobil operasional yang digunakan Ketua Komisi I, II, III, dan IV serta Ketua BK dan Ketua Baleg, sudah dikembalikan. Sedangkan untuk 31 trail yang sebelumnya digunakan anggota DPRD hingga kini masih ada yang belum dikembalikan. “Yang jelas sebagian besar sudah dikembalikan, jumlah pastinya saya belum cek datanya,” kata Made.

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP yang dihubungi terpisah berharap kepada seluruh anggotanya yang belum mengembalikan kendaraan dinas trail untuk segera melaksanakannya. Karena jika tidak, menurut Budi—akrab politisi PDIP ini disapa, maka akan berpotensi menjadi temuan. “Ini tidak main-main bisa jatuh pada tindak pidana korupsi karena anggota dewan sudah menerima tunjangan transportasi,” demikian Budi Suryata.

Seperti diberitakan, sejak Oktober 2017 gaji Anggota DPRD Sumbawa naik berlipat-lipat. Dari sebelumnya hanya menerima sekitar Rp 10 juta lebih, kini bisa mencapai sekitar Rp 30 juta. Ada empat tunjangan yang diterima anggota DPRD yaitu Tunjangan Transportasi dari sebelumnya tidak ada kini Rp 10,5 juta per bulan, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) yang sebelumnya hanya Rp 2,1 juta (untuk Ketua DPRD), Rp 1,6 juta (Wakil Ketua) dan Rp 1,5 juta (anggota) kini semuanya masing-masing menerima Rp 10,5 juta per bulan. Kemudian Tunjangan Perumahan, untuk Ketua DPRD dari Rp 8.835.000 bertambah menjadi Rp 9,4 juta, Wakil Ketua dari 7.844.000 menjadi 8.350.000 dan anggota dari 7.066.000 naik menjadi Rp 7,5 juta. Selanjutnya Tunjangan Reses dari sebelumnya tidak ada kini semua anggota DPRD masing-masing menerima Rp 10,5 juta. Tunjangan ini diterima setiap digelarnya reses. Jika 3 kali setahun digelar reses, masing-masing anggota menerima Rp 31,5 juta. (JEN/SR)

Lihat Juga

Bank NTB Syariah Diminta Maksimalkan Kontribusinya untuk KSB

SUMBAWA BARAT, SR (12/7/2019) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Bank NTB Syariah semakin memaksimalkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *