Home / HukumKriminal / Urugan Pasar Brangbara Bermasalah, TP4D Tolak Berikan Pendampingan
Tim Kejaksaan lakukan investigasi lapangan di lokasi tanah urug Pasar Brangbara

Urugan Pasar Brangbara Bermasalah, TP4D Tolak Berikan Pendampingan

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2017)

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa menolak permintaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan pendampingan proyek pengurugan tanah Pasar Brang Bara. Penolakan ini disampaikan TP4D saat menggelar rapat bersama Tim Kejaksaan, Inspektur Inspektorat Daerah, dan Kabag Pembangunan di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Senin (9/10). “Rapat ini kami gelar dengan mengundang beberapa pihak terkait adanya permohonan pendampingan dari Bapenda terkait pengurugan tanah Pasar Brang Bara,” kata Erwin Indra Praja SH MH selaku Ketua TP4D Sumbawa kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya.

Dalam rapat tersebut ungkap Erwin, pihaknya mengevaluasi dan menganalisa surat Bapenda No. 817/408/Bapenda/2017 tertanggal 3 Oktober yang disingkronkan dengan hasil investigasi timnya di lapangan. Karena itu TP4D menyimpulkan menolak melakukan pendampingan terhadap proyek urugan tersebut. Ada beberapa alasannya. Menurut Erwin, TP4D tidak dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan, justru permintaan pendampingan ini setelah pekerjaan pengurugan itu hampir tuntas. “Kami tidak mungkin memberi pendampingan terhadap pekerjaan yang hampir selesai. Kami tidak ingin dijadikan tameng dan kami juga bukan pemadam kebakaran,” tegas Erwin yang juga Kasi Intel Kejaksaan ini.

Alasan lainnya, sambung Erwin, bahwa dalam pelaksanaan proyek itu ditemukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena diduga pekerjaan tidak sesuai kontrak. Terhadap adanya indikasi PMH, pihak kejaksaan perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan tanah urugan Pasar Brang Bara ini lanjut Erwin, mulai dilakukan Senin hari ini dan penanganannya diserahkan ke Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Untuk diketahui proyek tanah urugan Pasar Brang Bara ini dikerjakan CV. Khalifah. Dananya senilai Rp 197 juta yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa. Namun ada perbedaan waktu yang tertera pada papan nama dan yang tercantum dalam kontrak. “Di papan nama tercatat masa pengerjaan selama 30 hari, sedangkan di dalam kontrak 75 hari. Ini yang masih kita kaji kebenarannya,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

Lihat Juga

Curi Ternak Betina Tertangkap Polisi, Satu Pelaku Anak-anak

SUMBAWA BESAR, SR (11/12/2017) Jajaran Polsek Labangka berhasil meringkus dua tersangka kasus pencurian ternak, Minggu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *