Home / HukumKriminal / TP4D Diisukan Main Proyek, Kajari: Itu Fitnah !

TP4D Diisukan Main Proyek, Kajari: Itu Fitnah !

SUMBAWA BESAR, SR (10/10/2017)

Kejaksaan Negeri Sumbawa diterpa isu tak sedap. Jajaran adhyaksa tersebut diisukan ikut bermain proyek, dengan mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengarahkan pelaksana proyek kepada rekanan tertentu. Isu ini kian berhembus kencang menyusul intensifnya gerakan Tim TP4D (Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sumbawa yang merupakan lembaga bentukan kejaksaan, turun ke lapangan baik pada pra lelang, saat lelang hingga pelaksanaan pekerjaan. Agar isu tidak liar dan membentuk opini masyarakat, kejaksaan perlu meluruskan dan memberikan klarifikasi.

Dalam jumpa persnya, Selasa (10/10), Kajari Paryono SH MH didampingi Kasi Intel Erwin Indra Praja SH MH dan Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD SH, membantah dengan tegas isu tersebut. Isu ini muncul tanpa dasar dan bukti yang jelas, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Kajari, keberadaan TP4D bertujuan untuk mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Tidak heran jika sehari-hari para anggota TP4D ini selalu berhubungan dengan PPK, dan kepala dinas di sejumlah instansi. Ini semua dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi TP4D. “Instansi yang disambangi TP4D adalah instansi yang meminta pendampingan dan pengawalan agar program-program pembangunan yang dilaksanakan on the track, dan tidak menyimpang. Intinya TP4D mengutamakan pencegahan. Jadi anggapan, tudingan maupun isu yang terhembus, sangat tidak benar. Silakan cek di semua dinas apakah benar ada atau tidak kejaksaan ikut bermain proyek,” tukasnya.

Kalaupun ada kepala dinas atau PPK yang datang ke kantor kejaksaan, Kajari mengaku, itu dalam rangka konsultasi terkait dengan program yang akan dan sedang dilaksanakan di instansi tersebut. Ini mungkin yang dilihat oknum penyebar isu kemudian dianggap seolah-olah kejaksaan mengatur proyek, membekingi dan mengarahkan PPK untuk memberikan proyek kepada rekanan tertentu. Seperti akhir tahun 2016 lalu, ungkap Kajari, TP4D diundang Dinas Dikbud untuk memberikan pengarahan kepada calon rekanan yang akan mengerjakan proyek setempat. Sebab saat itu selain rawan intervensi dari pihak lain, juga ada oknum yang tidak memiliki perusahaan tapi memaksa untuk mendapatkan proyek dengan cara pinjam bendera maupun menjadi ‘calo’ jual beli proyek. Karena itu TP4D menegaskan agar calon rekanan yang mengajukan penawaran ini adalah pemilik langsung perusahaan, tidak pinjam bendera apalagi menjadi calo. “Saat itu TP4D meminta yang bukan pemilik perusahaan keluar dari ruangan, biarlah pemilik perusahaan langsung yang mengajukan penawaran. Mungkin ini yang dikemudian dipolitisir oknum yang tidak senang dengan keberadaan TP4D sehingga melepas isu yang cenderung berbau fitnah,” imbuhnya.

Kajari menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apapun dalam pelaksanaan proyek apalagi berafiliasi dengan perusahaan tertentu untuk mendapatkan proyek di wilayah Kabupaten Sumbawa dan KSB. TP4D hanya ingin mengawal dan memberikan pendampingan kepada PPK dan kepala dinas agar mereka tidak melakukan tindakan korupsi yang menjerumuskannya ke dalam penjara. Itupun pihaknya selalu bergandengan tangan dengan Inspektorat Daerah.

Sebagaimana yang dilakukan terhadap Proyek Pasar Langam, TP4D dan Inspektorat turun ke lapangan untuk memastikan proyek itu dikerjakan sesuai spesifikasi yang ada. Demikian dengan pembangunan Kantor Inspektorat yang rekanannya meminta perpanjangan waktu karena ada tambahan pekerjaan. Intinya pihaknya tidak ingin proyek tersebut bermasalah, melainkan harus memiliki asas manfaat dalam jangka panjang.

Hal senada dikatakan Kasi Intel, Erwin Indrapraja yang juga Ketua TP4D bahwa isu itu positif fitnah. Namun demikian pihaknya terus melaksanakan tugas secara professional dan proporsional. “Sekali lagi kami katakan TP4D hanya memberikan pendampingan kepada dinas instansi yang mengajukan permintaan. Permintaan ini sebagai bentuk niat baik instansi itu yang menginginkan program yang dikerjakannya berjalan sesuai aturan. Tapi jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, kami tidak segan-segan menindaknya,” tandas Erwin.

Di bagian lain Erwin juga menyinggung adanya informasi ada oknum maupun perusahaan tertentu yang mencatut institusinya untuk merongrong pejabat di dinas dengan tujuan mendapatkan proyek. Karenanya Ia menghimbau SKPD di Sumbawa dan KSB untuk tidak percaya. “Itu bohong besar, tolong diabaikan, jangan dipenuhi permintananya, segera konfirmasi ke kami, bila perlu lapor polisi,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

loading...

Lihat Juga

Minggu Ini, TP4D Panggil PPK, Kontraktor, Konwas Pasar Brangbara

SUMBAWA BESAR, SR (15/10/2017) Menurut jadwal, penandatanganan kontrak oleh PT Tiba Papua selaku rekanan pemenang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *