Home / Pemerintahan / Pemilu 2019, Konversi Suara Tidak Lagi Gunakan BPP

Pemilu 2019, Konversi Suara Tidak Lagi Gunakan BPP

Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 dan Regulasi Pemilu Serentak 2019

SUMBAWA BESAR, SR (11/10/2017)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 dan Regulasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak 2019. Kegiatan yang mulai digelar Rabu (11/10) kemarin ini diawali dengan mengundang camat dan pengurus partai politik. Sebab banyak hal yang harus diketahui para camat dan pengurus parpol ini, mengingat ada sedikit perbedaan dengan pemilu 2014 lalu. Dalam kegiatan itu masing-masing komisioner KPU menjelaskan apa yang menjadi tupoksinya. Seperti Syukri Rahmat S.Ag memaparkan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2018, serta pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Sudirman S.IP mengenai penyusunan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi S.Pt MP mengupas soal Dana Pemilu dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian Aryati S.Pd.I mengenai mekanisme dan jadwal perekrutan badan penyelenggara pemilu/pemilihan. Terakhir Nurkholis SAP tentang logistik. Sosialisasi ini dipandu Sekretaris KPU, Lahmuddin “Judas” SE.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag yang dikonfirmasi SAMAWAREA, mengatakan sosialisasi ini terus berlangsung menyasar stakeholder yang lain. Pada sosialisasi awal ini pihaknya mengundang camat sehubungan dengan pembentukan penyelenggaraan adhoc (PPK, PPS dan KPPS). Dalam pembentukannya diwajibkan untuk berkoordinasi dengan camat. Bagaimanapun, KPU sebagai penyelenggara tidak bisa jalan sendiri melainkan harus berbarengan dengan pemerintah. Selain camat, juga mengundang Parpol. Sebab beberapa pertanyaan kerap muncul selama ini berkaitan dengan daerah pemilihan, system perhitungan penetapan calon terpilih, dan system pembagian kursi. Melalui sosialisasi ini, Parpol dapat mengetahui dan mendapat wawasan sedini mungkin sehingga mereka mendapat gambaran dalam mengatur calon yang akan duduk di DPRD maupun DPR. Terkait dengan regulasi terbaru UU No. 7 Tahun 2017 dan beberapa Peraturan KPU (PKPU), Syukri mengaku ada sedikit perbedaan. Metode penghitungan suara untuk konversi kursi partai politik pada Pemilu 2019 mengalami perubahan yakni tidak lagi menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) seperti pada Pemilu 2014. Kemudian untuk pemilih, harus menggunakan E-KTP. Hasil koordinasi KPU dengan Dinas Dukcapil Sumbawa, pemilih yang sudah mengurus E-KTP masih rendah mencapai 76 persen. “Inilah beberapa hal yang musti dipahami, sehingga sangat penting sosialisasi ini diintensifkan yang diawali dengan menyasar camat dan pengurus Parpol,” pungkasnya. (JEN/SR)

loading...

Lihat Juga

Semangat PPP Rebut Palu di KSB Kian Menggelora

SUMBAWA BARAT, SR (17/10/2017) Semangat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk merebut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *