Home / HukumKriminal / Isu Bermain Proyek, Upaya Pelemahan Kinerja TP4D
H. Asaat Abdullah ST, Ketua Partai Nasdem Sumbawa

Isu Bermain Proyek, Upaya Pelemahan Kinerja TP4D

SUMBAWA BESAR, SR (10/10/2017)

Isu bermain proyek yang mendera jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Tim TP4D-nya, sempat santer. Namun isu tersebut ditepis jajaran Adhiyaksa dengan memberikan bantahan sekaligus klarifikasi atas tudingan yang berbau fitnah ini. Terhadap bergulirnya isu tak sedap tersebut, Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Sumbawa, H. Asaat Abdullah ST angkat bicara.

Kepada SAMAWAREA, Selasa (10/10), mantan Kadis PU Sumbawa ini menilai isu tersebut sengaja dihembuskan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan kinerja kejaksaan dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang selama ini sudah cukup bagus. Pastinya oknum ini merasa terusik dengan keberadaan TP4D karena tidak memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi dan memperkaya diri. “Sudah pasti mereka tidak senang dengan intensifnya TP4D turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan proyek,” kata Haji Saat akrab politisi low profil ini disapa.

Karena itu Ia meminta jajaran kejaksaan tidak menggubris isu tersebut. Jadikan isu menyudutkan tersebut sebagai motivasi dan amunisi yang menambah semangat dalam melaksanakan tugas mulai dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Semangat ini perlu ditunjukkan TP4D pada kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap proyek Pasar Brang Bara dan Pasar Langam, maupun proyek fisik lainnya yang terindikasi bermasalah. Pengawasan juga dilakukan terhadap oknum-oknum aparatur nakal yang ingin berniat jahat. “Kami berharap Kajari dan jajarannya termasuk Tim TP4D tetap istiqomah, profesional dalam bertindak serta berjalan sesuai aturan. Kami akan memberikan dukungan,” imbuhnya.

Selain dukungan, Haji Saat dan partainya juga memberikan masukan bagi perbaikan kinerja TP4D ke depan. Tugas dan fungsi TP4D terkait pembangunan di daerah cukup luas. Untuk proyek, TP4D bisa masuk pada pra kontrak, saat kontrak dan pasca kontrak yaitu mulai dari pelelangan, pelaksanaan hingga hasil dari pengerjaan proyek apakah berkualitas atau tidak. Tugasnya harus dilakukan secara utuh dan tuntas, tidak hanya pada saat pelaksanaan proyek. Dia melihat sebagian tugas ini sudah dilaksanakan TP4D. Seperti kasus Pasar Langam, TP4D melaksanakan tugas pengawasan saat pelaksanaan proyek. Kemudian kasus air bersih Desa Kelawis yang dinilai kejaksaan tidak bermanfaat. Artinya kejaksaan dalam kasus itu melaksanakan tugas pada pasca pengerjaan proyek. Namun dia belum melihat Tim TP4D mengoreksi perencanaan. Misalnya, perencanaan proyek jalan, apakah layak atau tidak jalan dalam kondisi medan yang sulit, dihotmix. Atau jalan itu hanya layak dilakukan pengerasan. Harusnya TP4D masuk sebagai upaya pencegahan sebelum proyek jalan itu dilaksanakan. Kemudian hancurnya hasil pengerjaan proyek jalan di Ropang, Sempe dan lokasi lainnya meski belum genap berumur satu tahun. TP4D harus mempersoalkan hasil proyek yang dikerjakan tahun 2016 itu. “Jika ini dilakukan, TP4D sangat luar biasa. Karena TP4D tidak hanya melihat pelaksanaannya saja tapi juga perencanaan dan hasilnya,” demikian Haji Saat. (JEN/SR)

Lihat Juga

Wabup: Kondisi Kamtibmas di Kabupaten Sumbawa Relatif Kondusif

SUMBAWA BESAR, SR (11/12/2017) Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, kondisi Kamtibmas di Kabupaten ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *