Home / HukumKriminal / Gara-gara Tanah Urug, Proyek Pasar Brang Bara Terancam Gagal

Gara-gara Tanah Urug, Proyek Pasar Brang Bara Terancam Gagal

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2017)

Rekanan proyek Pembangunan Pasar Modern Brang Bara, Kabupaten Sumbawa, telah ditetapkan. PT Tiba Papua—perusahaan asal Kota Jayapura, Papua, ditetapkan sebagai pemenang tender 5 Oktober lalu setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis. Suksesnya proses tender ini membuat panitia lelang di Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, bernapas lega. Sebab dana proyek senilai Rp 6 Milyar yang dialokasikan dari TP Kementerian Perdagangan Tahun 2017, terselamatkan dan tidak jadi dikembalikan ke pusat. Namun ternyata masalah belum selesai. Sebab tanah urugan lokasi pembangunan pasar modern tersebut terindikasi bermasalah. Meski dana proyek urugan dan pembangunan pasar ini dari sumber yang berbeda, tapi keduanya saling terkait dan bisa mempengaruhi pekerjaan. Terutama terkait dengan masa pengerjaan proyek yang tersisa hanya 70 hari. Masa ini saja sudah sangat terbatas, dan ketika muncul persoalan tanah urug, bisa jadi pengerjaan Pembangunan Pasar Brang Bara akan molor. Pasalnya, tidak mungkin pasar dibangun di atas proyek tanah urug yang bermasalah.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Sumbawa yang juga Ketua TP4D, Erwin Indra Praja SH MH yang ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Senin (9/10), mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat mengundang Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Inspektur Inspektorat serta tim jaksa, siang tadi. Salah satu yang dibahas terkait dengan persoalan tanah urug yang bisa berpengaruh terhadap pembangunan Pasar Brang Bara. “Ini yang kami kaji,” kata Erwin menjawab pertanyaan apakah bermasalahnya proyek tanah urug ini bisa menghambat proyek pembangunan Pasar Brang Bara.

Namun menurut Erwin, kemungkinan itu bisa terjadi. Sebab belum tuntasnya persoalan tanah urug yang menjadi tempat lokasi pembangunan Pasar Brang Bara, membuat waktu pengerjaan pasar tersebut menjadi molor. “Bayangkan waktu yang diberikan untuk pembangunan pasar hanya 70 hari dan sangat sedikit. Apalagi dengan adanya persoalan tanah urug, otomatis waktu pengerjaan pembangunan pasarnya menjadi mundur. Sementara pasar itu harus terbangun pada tahun ini. Jika tidak selesai, pusat tidak akan membayar. Lalu mau pakai dana mana,” ucap Erwin dalam nada tanya.

Terkait proyek tanah urug yang dikerjakan CV Khalifah, Erwin mengakui adanya indikasi perbuatan melawan hukum (PMH). Ini diketahui dari hasil evaluasi dan investigasi lapangan yang dilakukan Tim TP4D Kabupaten Sumbawa. Tim juga menemukan perbedaan waktu yang tertera di papan nama dengan yang tercantum di dalam kontrak proyek senilai Rp 197 juta. Dalam papan nama tercatat masa pengerjaan selama 30 hari, sedangkan di dalam kontrak 75 hari. “Kita tunggu tanggal 12 Oktober nanti, yang jelas sekarang kita kaji termasuk apakah boleh pembangunan pasar dikerjakan di atas proyek tanah urug yang bermasalah,” tandasnya. (JEN/SR)

loading...

Lihat Juga

Minggu Ini, TP4D Panggil PPK, Kontraktor, Konwas Pasar Brangbara

SUMBAWA BESAR, SR (15/10/2017) Menurut jadwal, penandatanganan kontrak oleh PT Tiba Papua selaku rekanan pemenang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *